MUDANEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar proses pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) harus dimulai dari interaksi antar pemerintah, artinya G to G (Goverment to Goverment).
Ia menginginkan, agar dalam pengadaan alutsista ini betul-betul diterapkan prinsip-prinsip transparansi, prinsip-prinsip akuntabilitas.
“Sekali lagi, tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek korupsi, praktek mark-up, dan saya peringatkan juga bahwa alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan untuk TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7) sore.
Pemenuhan kebutuhan alutsista, lanjut Presiden, harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Ia menyebutkan, saat ini, Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara.
“Tawaran-tawaran ini, antara lain transfer teknologi, mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional, sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia,” ungkap Presiden.
Tawaran-tawaran tersebut, menurut Presiden, harus dioptimalkan, sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Dan terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita.
Presiden mengingatkan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup. “Tidak boleh lagi Indonesia membeli, misalnya pesawat tempur, tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan, agar betul-betul dihitung dan diantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. (ka)
