MUDANEWS.COM, Medan – Direktur Eksekutif Kaum Millenial Indonesia (KAMI) Parno Mahulae, mendesak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk segera mengevaluasi Plt. Kepala Badan Pengelola Pelayanan Retribusi Daerah Sumut (BP2RD-SU) Riswan Chadrin terkait adanya dugaan praktek nepotisme ditubuh BPPRD.
“Saya mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera melakukan evaluasi kepada Plt. Kepala BPPRD Sumut Riswan Chadrin,” ucapnya pada Mudanews.com di Medan, Kamis (13/08/2020).
Ia mengatakan alasan desakan itu karena adanya dugaan praktek nepotisme yang dilakukan oleh sekretaris BPPRD Sumut Erwinsyah dalam seleksi perekrutan calon pegawai tenaga honorer di Kantor BPPRD Sumut.
“Kami menduga sekretaris Kantor BPPRD Sumut Erwinsyah telah melakukan praktek-praktek nepotisme, dugaan kami itu Erwin telah meloloskan orang-orang terdekatnya dalam seleksi itu,” ujar mantan Komisaris Daerah Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia Sumbagut ini.
Magister Pendidikan (M.Pd) ini juga mengatakan ada oknum tertentu yang lolos dalam seleksi tenaga pendukung perkantoran itu tidak sesuai dengan prosedur dan tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
“Kami juga menduga, ada oknum tertentu yang lolos tanpa mengikuti tahapan seleksi dan tidak memenuhi syarat seperti yang tertulis pada poin ke 3 Surat BPPRD Sumut Nomor 800/82/BPPRDSU/2020, Prihal Pemberitahuan Pelaksanaan Seleksi Tenaga Pendukung Perkantoran BPPRD Provsu, syaratnya yang boleh ikut seleksi itu mereka yang berasal dari tenaga pendukung perkantoran Tahun 2019, bukan dari luar itu,” terangnya.
Terakhir, Parno mengatakan akan menggelar unjuk rasa bila desakannya ini tidak direspon oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
“Kepada Gubernur Sumut untuk segera mengevaluasi Riswan, bila anak buahnya atau dia terbukti melakukan praktek nepotisme berikan sanksi, apabila ini tidak direspon kami siap menggelar unjuk rasa,” tandas Parno Mahulae.
Sebagai informasi, Kantor BPPRD Sumut telah melakukan kegiatan seleksi penerimaan tenaga pendukung perkantoran mulai pada Senin (21/01/2020) sampai Rabu (23/01/2020) lalu. Berita Medan, red
 Parno Mahulae, mendesak Gubernur Sumatera Utara){kind=link}