MUDANEWS.COM, Batubara – Meski sudah dua kali agenda dijadwalkan pihak dewan, tetapi 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lagi lagi mangkir saat jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II, Senin (18/1/2022).
Pasalnya, tiga instansi dinas yang membawahi Komisi Irigasi Kabupaten Batubara yakni Dinas Pertanian Holtikultura & Ketahan Pangan, Bapeda serta Dinas PUPR Kabupaten Batubara dinilai tak respon terhadap keluhan masyarakat Petani di Batubara.
Tak ayal, Rohadi bersama rekan-rekan Komisi II DPRD Batubara ‘Berang’ akibat ketidakpedulian mereka terhadap keluh kesah masyarakat Kabupaten Batubara.
Lantas dalam hal ini, Komisi II DPRD Batubara Rohadi mengaku sangat menyesalkan atas ketidak hadiran tiga (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Batubara yang membawahi Komisi Irigasi dalam agenda pertemuan RDP dengan masyarakat petani guna untuk menyahuti aspirasi dan keluhan mereka di Batubara.
“Jadi yang dilecehkan ini adalah lembaga atau konstitusi, bukan person, tetapi semua Personil yang ada di Komisi II DPRD Batubara dipermalukan oleh OPD Batubara, sementara para petani dan komisi irigasi sudah datang dua kali dalam pertemuan Yg telah di jadwal kan tersebut malah tiga OPD tidak hadir,” kata ketua komisi II Rohadi yang didampingi Wakil Ketua Komii II H Abdul Azis beserta anggota komisi lainya H Rohadi, Ir Edi Noor, Edi Syahputra, Andreansyah, M abdu Marpaung, Azuar Simanjuntak,” terang Rohadi.
Atas nama Komisi II, lanjutnya, kami menyayangkan OPD yang punya tupoksi dan penganggaran dalam merespon keluhan juga persoalan yang dihadapi petani ini. Sejatinya, OPD adalah perpanjang tanganan Bupati dalam mewujudkan surplus panen sesuai harapan bupati, tapi malahan kok dinas Dinas itu tidak merespon keluhan petani serta mereka tidak respeck dengan lembaga Wakil rakyat,“ tegas Rohadi.
Rohadi menjelaskan bahwa Komisi II, telah mendengarkan keluhan para petani yang belakangan ini mengeluh atas gagal panen lahan pertanian mereka. Berbagai kesulitan para petani telah disampaikan kepihak dewan, sementara pihak dinas yang berkompeten malah tidak hadir, sehingga mengecewakan masyarakat.
“Inikan agenda penting, dalam membahas keluhan masyarakat, maunya pejabat yang membidangi dalam urusan pelayanan publik harus respon, sehingga tidak mengecewakan masyarakat petani yang notabene sebagai peran penting dalam menjaga lumbung surplus ketahan pangan di daerah,” tegas Ketua Komisi II.
Persoalan ini, bukan hanya persoalan di komisi II, tapi juga persoalan semua Fraksi yang berada dikomisi II Fraksi juga turut kecewa atas tiga kepala dinas yang tidak menjalankan tupoksinya dengan sungguh-sungguh.
Oleh karenanya, kami juga meminta Bupati Batubara, Ir Zahir M.AP untuk segera mengevaluasi 3 OPD tersebut, demi terwujudnya citra dan hubungan baik antara lembaga DPRD Batubara dan Pemerintahan Kabupaten Batubara.
Senada dikatakan, Koordinator Komisi II Ismar Khomri SS bahwa agenda pertemuan kepada masyarakat petani sudah dua kali diagendakan untuk mendengarkan keluhan mereka dalam memperjuangkan lahan petani yang diterpa persoalan yang kompleks.
Baik dalam hal irigasi, kekeringan gagal panen dan persoalan hama atau penyakit yang menyerang para petani di Batubara perlu disikapi serius, sehingga kehadiran pemerintah nyata ketika masyarakat petani diterpa masalah atas lahan mereka.
Begitupun kita juga meminimalisir anggapan buruk masyarakat terhadap Bupati Batubara.
“Artinya, Jangan sampai, kerna OPD yang tidak mampu bekerja, malah bupati Batubara yang disalahkan oleh masyarakat,” tutup Ismar. (AK)
 lagi lagi mangkir){kind=link}