Oleh: Heru Subagia (Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo 2024)
Kaget ketika melihat cuplikan video yang memperlihatkan sebuah wawancara singkat dar mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla. Yusuf Kalla ditanya respon berkaitan situasi dan kondisi Pemiku 2024.
Respons jawaban Jusuf Kalla bikin tertawa dan juga prihatin. Dikatakan jika Pilpres 2024 sebagai Pemilu sayang anak. Ada yang tahu makna jawaban Jusuf Kalla tersebut?
Isu politik dinasti sedang marak dan pecah ditelinga masyakat luas, tak terkecuali selevel Yusuf Kalla pun tertarik untuk usil berbicara politik dinasti politik menjelang Pilpres 2024. Belum lagi masyarakat akademis dan juga mahasiswa sudah mulai turun jalan menentang lahirnya dinasti politik di Indonesia.
Padahal aneh juga, Indonesia dalam sejarah Nusantara dengan berdiri dan tenggelamnya kerajaan Nusantara sudah sangat kental dan berbaur dengan membangun kekuasaan politik berbasis Dinasti politik. Di zaman paska kemerdekaan, iklim demokrasi di Indonesia juga lebih warnai dengan istilah KKN.
Bangunan struktur atau patern politik Indonesia sangat sentralistik dan menjadikan isu dinasti politik semakin diminati dan dipatenkan menjadi hak cipta politik siapa saja yang pernah menjabat kekuasaan di Indonesia.
Politik kekinian memberikan gambaran gamblang Jian saat ini Rezim Jokowi sedang bermain dan menjalankan politik dinasti.
Sejarah politik selama 9 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden 2 periode, tercium sedap Jika mantan Walikota Solo ini sudah memasuki politik dinasti yang kronis.
Babak puncak mencapai akuisisi politik dinasti adalah diberikan restu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi salah satu kontestan cawapres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.
Sebelumnya Jokowi bilang tidak akan melibatkan anak dan keluarga turun dalam politik praktis. Tetapi pada akhirnya Jokowi menyetujui anak dan menantunya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution menjadi kepala daerah.
Praktek politik dinasti Jokowi semakin kentara ketika Kaesang yang masih ingusan dan bocil diduga diperintahkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI).
Pertanyaannya, begitu rusaknya tatanan dan sistem demokrasi yang sedang dianut dan dijalankan di Indonesia?
Tentu tidak, tidak gampang untuk memvonis Jokowi sebagai pihak yang merusak citra dan rasa demokrasi Indonesia saat ini. Ekosistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia sangat buruk dan dijalankan oleh karter oligarki beserta elite politik secara berjamaah.
Apakah bisa Jokowi diajarkan melanggar nilai dan keran demokrasi? Seberapa jauh pelanggaran demokrasi yang dilakukan dan tentunya akan berakibat dan berdampak bagi kelangsungan kehidupan demokrasi Indonesia?
Seperti diketahui Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai kader resmi PDIP dan saat ini sedang menjabat Wali kota Solo.
Uniknya lagi, Gibran justru diusung dari Golkar untuk memperoleh tiket Cawapres. Gibran Rakabuming Raka manfaat Golkar untuk menerobos kebuntuan diinternal PDIP.
Seremonial pengumuman siapa yang akan menjadi wakil presiden Prabowo Subianto dilakukan dengan melibatkan Ketua Umum dan Sekjen Partai pendukung.
Seluruh Ketua Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, telah sepakat mengusung Paslon Prabowo Subianto dan Gibran sebagai bagian kontestan Pilpres 2024.
Sebagai calon presiden, Prabowo Subianto mengumumkan langsung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya, Jakarta (22/10/2023).
Isu Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres Prabowo Subianto sudah viral dalam beberapa hari terakhir. Gibran sudah berhasil mencuri perhatian dan juga berhasil mendongkrak elektabilitas melalui strategi berpolemik dalam putaran isu cawapres.
Gibran semakin menjadi sorotan ketika terjadi putusan MK yang kontradiktif dengan harapan masyarakat luas. Dimulai dengan gugatan batas usia Capres dan cawapres umur 40 tahun yang dilakukan oleh PSI.
Kemudian MA menolak gugatan tersebut akan tetapi justru menambahkan pasal karet yang memberikan ruang dan tempat bagi melenggang ke kursi cawapres.
Penambahan frase bahwa calon presiden dan wakilnya dapat mengikuti kontestasi Pilpres 2024 dengan kewajiban calon tersebut sudah berpengalaman di pemerintahan daerah.
Otomatis penolakan MK gugatan umur cawapres dan cawapresnya dapat dianulir oleh pasal penambahan kalimat sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Pada akhirnya MK disebutkan sebagi Mahkamah Keluarga untuk menjamin dan mengeluarkan produk hukum yang memberikan ruang kelancaran bagi Gibran Rakabuming Raka menuju kurus cawapres 2924.
Intervensi MK di dunia politik dianggap sebagai perzinaan dan dusta suatu lembaga tinggi negara bagi kedaulatan hukum dan juga supremasi terhadap pruduk hukum itu sendiri.
Konsorsium oligarki dan elite politik sudah menjadi paten budaya politik Indonesia. Antar legal dan juga dikriminalisasikan oleh rasa kemanusiaan.
Kejahatan politik kolektif struktural menyebabkan lahirnya politik kekerabatan atau dinasti tang kental dan akut. Kelompok atau konsorsium politik dan ekonomi menunjuk dan melibatkan tokoh atau kelompok menjadi proxy-nya.
Terjadinya ekosistem politik dinasti sebagai akibat rekayasa politik untuk mengelola badan atau organ organik di pemerintahan serta di sentral ekonomi.
Dinasti politik tidak berdiri otonom melainkan ekosistem politik -ekonomi yang hidup dan bertahan serta melindungi dirinya dari berbagai ancaman dan bahkan peluang yang menjebak. Politik dinasti bisa disebutkan sebagai bagian kejahatan demokrasi akut.
Pada dasarnya secara filosofis, politik dinasti menjadi bagian patologi politik yang sifatnya merusak dan bersifat parasit. Tetapi antiklimaks dari politik dinasti ini sangat menggoda dan mengiurkan bagi oligarki dan elite politik tertentu.
Adegan drama politik dinasti dianggap bagian hasil rekayasa politik terkotor di Indonesia dan menjadi bagian sejarah kelam bagi tumbuh dan kelanjutan demokrasi di Indonesia.
Jangan banyak berdiskusi dan juga berwacana tentang demokrasi jika kelak moderasi politik berkelanjutan berbasis masyarakat sipil madani sudah ambrol dan jebol ditelan oleh kelimpahan kekuasan dan serta pengaruh dari kartel dari dinasti politik.
