MUDANEWS.COM, OPINI – Presiden Jokowi memanggil segenap Pamen dan Pati anggota kepolisian se Indonesia. Mereka terdiri dari Kapolri, Mabes, seluruh Kapolda dan Kapolres. Bukan intervensi dalam penangan sebuah kasus, namun Kepolisian RI merupakan institusi negara (setingkat kementerian) yang bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Pemerintahan yakni Presiden.
Beberapa hal disampaikan presiden secara tersurat, juga kepada masyarakat secara tersirat. Ada dua makna tersebut. Pertama, Presiden Jokowi meminta mereka hadir tanpa menggunakan topi dan tongkat komando. Padahal, seperti diketahui, topi dan tongkat komando adalah instrumen penting yang melekat dalam setiap giat kedinasan.
Topi dan tongkat sebagai simbol yang menunjukkan kepangkatan dan kedudukan jabatan dalam kepolisian. Tanpa itu, bisa dianggap bahwa mereka hanya anggota polisi biasa (bukan komandan dari kesatuan teritorialnya). Jokowi ingin menyampaikan pesan, bahwa para pamen dan Pati tidak usah belagu atau sombong.
Topi dan tongkat komando sesungguhnya hanya asesoris semata yang jika ditanggalkan, maka tidak ada bedanya dengan anggota polisi biasa kelas prajurit. Jokowi ingin menghapus gap gaya hidup yang sepertinya jomplang antara komandan dengan bawahannya. Komandan hidup makmur sementara bawahan hidup kujur. Itu yang disampaikan Jokowi.
Para komandan juga tidak boleh mentang-mentang atau adigang adigung, mumpung menjadi komandan maka dapat berlaku sesukanya hingga kemudian terseret hidup hedon dan terlibat tindak kriminal. Maka Jokowi meminta tidak menggunakan topi dan tongkat. Terkait pakaian PDL (lapangan), diharap agar mereka selalu siap terjun bekerja ke lapangan.
Para komandan tidak hanya sekadar duduk di balik meja, dan mengikuti acara seremonial peresmian ini dan itu. Turun bekerja dan lihat anggota juga masyarakat di lapangan. Realitanya nya seperti apa, jangan hanya menunggu laporan ABS. Untuk itu juga Presiden meminta mereka tidak disertai ajudan. Ajudan menjadikan komandan manja segala sesuatu disiapkan.
Itu pesan Jokowi kepada mereka para komandan teritorial kepolisian, juga kepada masyarakat. Terlebih di tengah anjloknya trust masyarakat kepada Polri disebabkan munculnya kasus-kasus yang bisa mencoreng institusi kepolisian. Bisa jadi, acara di istana itu adalah usulan dan permintaan Kapolri agar anggota kepolisian lebih memperhatikan jika diinstruksi langsung oleh Presiden.
Mungkin, Kapolri Sigit memang sudah mengetahui kebobrokan yang terjadi di institusinya, namun untuk inisiatif bergerak sendiri tanpa beking Presiden, dirasa berat. Dia butuh semacam legalitas. Arahan langsung Presiden pada acara di istana kemarin, Jumat (14/10) dianggap komando yang harus dijalankan oleh Kapolri. Hal ini juga sudah disampaikan Sigit sebelum mendapat arahan dari Jokowi.
Sigit mengatakan bahwa dia akan melaksanakan semua instruksi dan arahan dari Presiden secara tegas (tanpa kompromi). Lihat saja kasus Fredy Sambo dan Kanjuruhan. Jokowi yang terlebih dahulu meminta kepada Kapolri segera mengusut tuntas. Namun begitu, Jokowi sudah memastikan bahwa Kapolri masih tetap dipegang oleh Sigit. Ini menepis dugaan Kapolri akan diganti karena tidak punya wibawa.
Tugas utama kepolisian yang maha penting, sesuai arahan Jokowi, adalah berupaya keras mengembalikan citra terpuruk menjadi kembali dipercaya masyarakat. Caranya dengan menjalankan pola hidup yang teladan bagi masyarakat. Lalu, lakukan pembersihan dari oknum-oknum dan perbaikan sistem di tubuh internal Polri sendiri. Kasus beking judi online, narkoba (terkahir menjerat Kapolda Jatim yang baru).
Kasus pungutan liar yang masih kerap terjadi melibatkan oknum kepolisian. Presiden juga menyoroti sistem perekrutan di mana bisa berimbas kepada budaya anggota kepolisian untuk balik modal atau golek balen. Tidak ada lagi yang namanya pungutan atau pun uang kelulusan atau uang kelolosan menjadi anggota Polri. Tidak ada diskriminasi anak siapa anak siapa, semua punya hak dan tanggungjawab yang sama. Demikian harapan Presiden kepada institusi Polri jika ingin kembali dipercaya rakyat.
Dan terakhir, Jokowi meminta para komandan teritorial Polri untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan oleh pemerintah daerah. Terutama di tengah krisis global sekarang ini. Polri dituntut berperan aktif menjaga kestabilan ekonomi-politik terutama ketertiban dan keamanan di daerah (wilayah masing-masing). Sebenarnya ini juga warning bagi kepala daerah yang suka ‘nakal’.
Penulis : Agung Wibawanto
