MUDANEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun SE MAP mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Kementerian Agama memberi penjelasan secara terbuka terkait batalnya pemberangkatan haji.
“Batalnya pemberangkatan haji 2 tahun, masyarakat harus tahu sebabnya,” ujar Rudi Hartono Bangun, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (11/10) di Jakarta.
Pada acara sosialisasi atau desiminasi pembatalan haji yang dilaksanakan di Kota Binjai Sumut ini, Rudi Hartono bersama dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumut, Kemenag Binjai, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta ratusan tokoh masyarakat Kota Binjai.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III yang mengikuti penuh acara sosialisasi di Kota Binjai itu, ada tiga poin penting yang bolak-balik ditanyakan oleh para tokoh masyarakat, yaitu tentag isu hoax dana haji yang katanya sudah habis untuk dipakai membangun infrastruktur jalan tol.
Lalu pertanyaan kedua, apakah tidak ada lobi-lobi dari pemerintah dan DPR RI ke negara Arab Saudi untuk meminta kuota walau tidak penuh. Dan pertanyaan ketiga tentang vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke masyarakat jamaah tapi kataya pemerintah Saudi tidak menerima vaksin jenis itu.
Dari beberapa pertanyaan, sebagai anggota DPR RI yang membidangi pemberangkatan haji ini, Rudi Hartono Bangun meyakinkan masyarakat bahwa tidak benar dana simpanan uang haji yang sudah disetor jamaah habis dipakai untuk infrastruktur. Yang benar dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau disebut BPKH dan selalu diawasi DPR RI dan juga selalu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dan jika ada yang diinvestasikan, Rudi Hartono Bangun menyakinkan diinvestasikan yang pruden. “Hal tersebut juga sudah dipaparkan kepala BPKH dihadapan anggota Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu karena banyaknya berita miring tentang dana haji ini,” papar Rudi Hartono Bangun.
Rudi Hatono Bangun menilai kegiatan sosialisasi seperti ini sangat dibutukan masyarakat, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar dari sumber yang tepat.
Terkait lobi-lobi ke pemerintah Saudi, diakui Rudi Hartono Bangun, sudah dipaparan Dirjen PHU ke Komisi VIII, suda dilaksanakan di 2020 dan 2021.
Disampaikan Dirjen bahwa pemerintah Saudi, masih mempertimbangkan sisi keselamatan dan kesehatan jamaah, sehingga belum dibuka kuota haji di masa pandemi ini.
Sebagaimana informasi terbaru bahwa pemerintah Saudi juga sudah membuka lagi kuota umroh untuk jamaah Indonesia. Hal ini tentu menjadi berita baik bagi jamaah yang selama ini gagal berangkat.
Dari sosialisasi yang disampaikan ini, tambah Rudi Hartono Bangun, para tokoh agama lebih paham untuk menyampaikan ke bawah, tentang kondisi terkini pembatalan keberangkatan haji. Apa sebab musabab haji 2 tahun dibatalkan pemerintah sudah lebih jelas dan tidak simpang siur di tengah masyarakat.
Rudi Hartono Bangun menambahkan akibat banyaknya berita hoax, membuat masyarakat gelisah dan jamaah juga bingung.
“Coba bayangkan ada jamaah yang untuk berangkat haji harus antri 40 tahun, dan ada 28 tahun daftar tunggu. Bayangkan saja kalau umur sekarang 60 tahun nunggu 40 tahun, jadinya umur 100 tahun baru bisa diberangkatkan, dan dengan kegiatan diseminasi haji ini informasi simpang siur bisa dinetralkan,” tukas Rudi Hartono Bangun. (red)
