MUDANEWS.COM, Makassar – Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia mendorong konsep wilayah kelola rakyat pada Pemerintah, hal ini terungkap saat Webinar Nasional Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) WALHI XIII yang berlangsung di Hotel Claro, Senin (20/9/2021).
Dinamisator Jaring Nusa, Asmar Exwar mengatakan, bahwa sejak Jaring Nusa dideklarasikan pada 19 Agustus 2021 lalu, Jaring Nusa fokus pada kebijakan pengurusan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil melalui forum – forum lingkungan tingkat nasional maupun internasional.
“Melalui Webinar ditengah PPKM & Covid-19, Jaring Nusa kukuh untuk terus menjaga Bumi. salah satunya mencegah kerusakan lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil agar tidak terancam melalui kebijakan pro masyarakat pesisir dan kepulauan khususnya di Kawasan Timur Indonesia,” paparnya.
“Tentunya, sebelum mendorong konsep wilayah kelola rakyat pada Pemerintah, Jaring Nusa tengah melakukan penyamaan persepsi bersama aktifis peduli lingkungan se-nusantara serta mematangkan konsep tersebut dengan kajian-kajian komprehensif hingga merumuskan rekomendasi pada Pemerintah,” cetusnya.
Hadir secara virtual dalam webinar yang mengangkat tema “Pengurusan Ruang Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Menuju Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat, dan Perlindungan Lingkungan Hidup” diantaranya, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PRL – KKP, Muhammad Yusuf, S.Hut, M.Si, Direktur Penatagunaan Tanah Kementrian ATR/BPN, Sukiptiyah S.P, M.Si, dan Sekjen KPA, Dewi Kartika.
Sementara narasumber yang hadir secara offline yakni Direktur Advokasi AMAN, Muhammad Arman, Dinamisator Jaring Nusa KTI, Asmar Exwar, CEO EcoNusa, Bustar Maitar, serta moderator Presenter RCTI, Shafinaz Nachiar. (red)
