Bansos Tak Tepat Sasaran, MPR Minta Sinergi Pusat dan Daerah

Bansos Tak Tepat Sasaran, MPR Minta Sinergi Pusat dan Daerah
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (Net/Foto)

MUDANEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah pusat dan daerah untuk berkoordinasi dengan baik agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19. Ia mengatakan bantaun tersebut agar bisa disalurkan kepada kelompok yang tak bisa pulang kampung, tidak mampu, serta terkena PHK.

“Dua pekan lagi sudah Lebaran. Saya berharap masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19 yang terkena PHK, tidak bisa pulang kampung, dan masuk kelompok masyarakat tidak mampu, bisa menikmati bantuan sebelum Lebaran,” ujar Lestari, dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2020).

Lestari meminta, agar sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan tahap sebelumnya secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan penyaluran bansos tahap berikutnya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia melanjutkan, kepastian penerimaan bantuan menjadi penting agar masyarakat terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak lagi terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama wabah COVID-19 ini.

Menurut Lestari, dalam proses penyaluran bansos masih terjadi kendala di lapangan. Salah satu permasalahan pada penyaluran bantuan di tahap sebelumnya adalah data penerima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Dalam penyaluran bantuan menjelang Lebaran ini saya berharap menggunakan data penerima yang sudah divalidasi hingga tingkat RW, sehingga bansos salah sasaran bisa ditekan,” jelas Lestari.

Perlu diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (1/5) lalu mengakui, bahwa pada tahap pertama penyaluran bansos di wilayahya tercatat ada 1,2 juta KK penerima, di mana 1,6% di antaranya salah sasaran.

Lestari mengungkapkan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurutnya secara umum persoalan yang dihadapi sama yaitu karena data penerima bantuan yang tidak akurat.

“Saat ini di sejumlah daerah itu sedang berupaya memperbaiki data agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” ungkapnya.

Lestari mengatakan, upaya memperbaiki data penerima bantuan merupakan langkah yang sangat penting.

“Karena bantuan sosial kepada masyarakat terdampak merupakan hal yang sensitif, sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan,” ujarnya.

Ia pun juga mengajak masyarakat, komunitas, dan sejumlah perusahaan yang mampu untuk meningkatkan kepeduliannya agar dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Dengan semangat gotong royong kita bahu membahu mengatasi masalah yang sedang dihadapi saudara-saudara kita yang kurang mampu,” pungkasnya.

Sumber : detik.com