MUDANEWS.COM, Denpasar – Tak hanya kualitas produk, standardisasi juga mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas layanan. Penerapan standar diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas produk dan layanan yang sangat baik.
Saat ini terdapat sekitar 752 sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan untuk institusi pemerintah daerah dan pusat, seperti untuk kementerian dan lembaga, unit pelayanan teknis, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan.
“Yang sangat menggembirakan adalah fakta bahwa jumlah institusi yang menerapkan ISO 9001 cenderung meningkat setiap tahunnya,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat memberikan arahan Rapat Pleno ke-33 ISO/TC 176 terkait Quality Management and Quality Assurance di Bali, Senin (10/9).
ISO/TC 176 diciptakan pada tahun 1979, dengan cakupan yang semakin berkembang. Salah satu yang paling popular adalah Standar ISO 9001. Adapun ISO 9001:2015 menyangkut persyaratan sistem manajemen mutu yang digunakan secara global, termasuk di Indonesia.
Di lingkungan pemerintah daerah, terdapat standar ISO 18091 tentang Pedoman Sistem Manajemen Mutu untuk penerapan ISO 9001. Bila dilaksanakan oleh pemerintah daerah di wilayahnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pejabat pemerintah.
“Kami berharap standar tersebut dapat diselesaikan dan segera dipublikasikan. Selanjutnya, Kementerian PANRB akan mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan standar tersebut,” ujarnya.
Menteri Asman berharap berharap agar panduan ini dapat diimplementasikan di Indonesia, yang secara geografis wilayahnya sangat luas, yang memiliki lebih dari 500 pemerintah daerah. Nantinya, panduan ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di masa depan.
Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah contoh institusi pemerintah yang telah menerapkan ISO 9001 sejak tahun 2012.
“Saya dengan bangga mengakui bahwa BSN telah menerapkan reformasi birokrasi dengan baik dan berhasil meningkatkan kualitas layanan kepada publik sebagaimana salah satu tujuan reformasi birokrasi di Indonesia, yakni mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia menghargai ISO/TC 176. Dalam rapat pleno tersebut, dihadiri oleh Ketua ISO/TC 176 Katie Altoft, Kepala BSN Bambang Prasetya, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian PANRB Indra Gobel serta seluruh jajaran ISO/TC dan BSN. (ka)
