MUDANEWS.COM – Mampukah BUMN Benar-benar hadir Untuk Negeri, Diera Distrupsi ini BUMN harus berbenah tidak hanya berbenah dari segi manajemen tetapi birokrasi BUMN juga perlu dipangkas demi BUMN yang berintegritas dan Kerja Efektif.
BUMN dengan 142 Perusahaan dengan Aset 8.092 Triliun Rupiah naik sebesar 12 persen dibanding Tahun 2017 itu merupakan sebuah kemajuan dalam mengelola BUMN sebagai benteng stabilitas keuangan dan Perekonomian Global Indonesia. Aliansi Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (AMPSU) khawatirkan hari ini BUMN bukan hadir untuk Negeri melainkan hadir untuk petinggi memperkaya diri untuk kepentingan Pribadi dan yang lebih mirisnya lagi BUMN dipolitisasi.
Akhir-akhir ini, media massa diramaikan kabar dugaan penyelundupan onderdil motor Harley Davidson bekas dan dua buat sepeda Brompton oleh Direksi Garuda. Barang-barang ini dibawa masuk ke Indonesia menggunakan pesawat baru Garuda Indonesia tipe Airbus A330-900.
“Hal seperti itu yang tidak kita inginkan ditubuh BUMN dan kami berharap itu ditindak tegas kalau perlu dicopot, langkah presiden Jokowi hari ini menunjuk Erick Tohir sebagai Menteri BUMN, kami berharap agar mampu mengelola BUMN ini dengan baik tidak ada lagi perusahaan Negara yang depisit pendapatan, berdasarkan data BUMN ada 142 perusahaan Milik Negara hanya 15 yang rajin setor ke Negara, itukan miris kalau bisa 142 Perusahaan itu harus rutin dan rajin setor kepada Negara,” ujar Boby Harahap.
AMPSU juga berharap bapak Menteri BUMN beserta jajaran agar lebih dapat menekan angka kejahatan mafia-mafia di tubuh BUMN seperti mafia migas khususnya ini sangat merugikan Negara. “Kepada pak menteri sebagai anak bangsa juga memiliki tanggung jawab yang besar sebagai warga negara dalam menjaga, merawat, dan mengawasi apa yang menjadi Aset Negara demi Kemajuan Bangsa,” pesan Boby.
Untuk itu, dia meminta kepada Bapak Menteri BUMN agar lebih selektif dalam menentukan atau menunjuk orang-orang yang akan mengisi pos-pos Pejabat Utama BUMN baik dari Komisaris Utama, Direksi dan Direktur Utama Perusahaan-perusahaan agar lebih dapat mendongkrak stabilitas serta Integritas ditubuh BUMN itu sendiri.
“Kepada Komisi VI DPR-RI sebagai mitra kritis agar lebih ketat dalam mengawasi kinerja Kementrian BUMN. Kita tau 4 tahun belakangan ini hubungan Komisi VI DPR-RI dengan Kementrian BUMN memiliki hubungan yang tidak harmonis dimasa Kepemimpinan Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN kala itu,” pintanya.
AMPSU menyarankan Menteri BUMN agar bekerja lebih keras dan giat, transparansi, integritas serta berakhlak mulia demi terwujudnya BUMN yang benar-benar hadir Untuk Bangsa Dan Negara,
“Menteri BUMN agar mengeluarkan surat Edaran agar PJU-PJU ditubuh BUMN agar tidak berpenampilan dan hidup mewah demi menjaga Kinerja. Kami tunggu trobosan-trobosan barunya, kinerjanya untuk BUMN,” ujar Boby Harahap Aktivis Sumatera Utara yang juga merupakan Ketua Umum DPP AMPSU ini.
Terakhir, kata dia, semoga BUMN kedepan benar-benar hadir sebagai Korporasi yang memberikan profit lebih kepada Negara demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang Diridhoi Allah SWT. BUMN Hadir untuk Negeri.
“AMPSU Mengabdi Untuk Bangsa Dedikasi Untuk Sumatera Utara,” tutup Boby. Berita Medan, red
