MUDANEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo terus berupaya agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan yang terbaik dalam melaksanakan program bersifat pelayanan publik. Sehingga, dirinya memangkas program yang tidak sejalan.
“Kami terus meningkatkan program pelayanan seperti e-KTP, membantu pembangunan kantor-kantor kepala desa dan kantor kecamatan. Jadi bentuk program yang tidak fokus dan bersifat hura-hura kami pangkas,” kata Mendagri di kantornya, Selasa (5/9).
Terkait penurunan anggaran dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 untuk Kemendagri, Tjahjo mengaku tidak masalah, karena memang Kemendagri bukan kementerian teknis.
“Kami bukan kementerian teknis seperti PU dan Kesehatan yang memang ada fisiknya. Kami yang mengeluarkan kebijakan,” ujarnya.
Diketahui, Anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsinya pada RAPBN 2018 meningkat tipis sebesar menjadi Rp1.443,2 triliun dari APBN 2017 sebesar Rp1.343,0 triliun.
Peningkatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong fungsi belanja pemerintah untuk memberikan pelayanan umum dan mendorong sektor ekonomi dan pariwisata.
Anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi ini dibagi menjadi 11 fungsi antara lain fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
Berdasarkan dokumen nota keuangan RAPBN 2018 alokasi anggaran pemerintah pusat yang terbesar adalah fungsi pelayanan umum yaitu 30,3% dari total anggaran fungsi. Sisanya sekitar 69,7% tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.
Menurut dokumen nota keuangan, besarnya alokasi anggaran untuk pelayanan umum mencerminkan fungsi utama pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam RAPBN 2018, anggaran untuk fungsi layanan umum naik dari Rp347,4 triliun menjadi Rp437,9 triliun pada tahun depan.
Sebelumnya, Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan dalam pembahasan RAPBN 2018 Kemendagri mengalami penurunan 5,66 persen. Tapi ada beberapa komponen yang mengalami kenaikan anggaran.
“Untuk 2018, masing-masing komponen ada peningkatan dan penurunan. Ini dalam rangka penajaman dan pencapian di Kemendagri,” ujarnya. (ka)
