MUDANEWS.COM – Terekam saat ini Presiden yang melakukan kunjungan ke Blitar. Ditengah hiruk pikuk menyambut beliau ada seorang petani yang berusaha melakukan kritik kepada sang Presiden dengan mengangkat sebuah tulisan “Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar”.
Tulisan itu sontak membuat seorang petugas polisi mengamankan sang petani ke dalam mobil polisi, entah memang akan diproses dan ditangkap atau hanya akan dinasehati.. Entahlah. Tapi yang pasti, tindakan itu mencederai demokrasi di negeri ini.
Tetapi, kebiasaan melanggar kebebasan bersuara memang sudah menjadi kebiasaan pada rezim ini. Suara-suara oposan negeri ini sudah lama dibungkam dan dihabisi. Mungkin kita semua sudah paham, jika menggunakan daftar list, maka cukup panjang rezim ini bertindak “ala” Penjajah.
Tindakan di Blitar ini bukan lagi hal yang baru, daftar panjang rezim ini sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan pembungkaman juga berakhir dengan “pembunuhan” di KM50.
Tragedi Blitar adalah tragedi yang memperlihatkan bahwa rezim ini tidak akan pernah bisa menerima kritikan, belum lagi kasus penghapusan Mural dimana-mana oleh Pemerintah, kini poster petani yang hanya menyampaikan keluhannya juga ditakuti.
Rasa takut rezim ini terhadap kritikan menunjukan sikap feodalisme “ala” raja yang memiliki pengawal untuk membungkam rakyatnya yang mengkritik. Pada era zaman kerajaan di Inggris, tragedi-tragedi pembungkaman rakyat oleh raja adalah history panjang dari sejarah dunia, kali ini Presiden Republik ini berusaha menjadi sosok “momok” yang menakutkan bagi rakyat. Kritik dibungkam, pengkritik terancam.
Jika negeri ini tidak bisa menerima kritik, maka negeri ini tidak akan mampu menjadi negeri yang besar, negeri yang mampu menerima masukan.
Sejatinya Polisi adalah alat negara, bukan alat Presiden. Polisi bukan bertugas untuk melindungi citra presiden, tapi dia bertugas melindungi rakyat. Jika aparat sudah menjadi alat presiden, maka tidak salah jika negeri ini disebut negeri feodal. Seorang Presiden memiliki para pengawal untuk membungkam rakyatnya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Definisi lain dari feodalisme adalah sistem sosial di Eropa pada Abad Pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.
Presiden bukanlah Tuan Tanah atau bangsawan yang memiliki pengawal untuk menyiksa atau menangkap rakyatnya. Jika Presiden memilih untuk terus membungkam rakyat kecil, maka dia wajib tak dipercayai, bahkan tak dianggap lagi bisa melindungi. Presiden yang tak dipercayai, tak layak lagi menjadi presiden, apalagi meminta “secara politis” untuk tiga periode.
Padahal ini negeri demokrasi, bukan negeri feodal apalagi otoriter. Tragedi Blitar, malah menunjukan pesimistis negeri ini untuk bisa kekal menjadi negeri demokrasi.
Oleh : Januari Riki Efendi
Penulis adalah Founder Ruang Literasi
