MUDANEWS.COM, Jakarta – Ratusan Aparat Kepolisian mengawal proses pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah di Desa Wadas, Purworejo, namun pengukuran tersebut diwarnai dengan adanya penolakan dari warga Desa Wadas yang berujung pada adanya tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap warga.
Atas insiden konflik tersebut, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) secara langsung meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Listyo Sigit Prabowo agar mencopot Kapolda Jawa Tengah saat ini, Inspektur Jendral Achmad Luthfi.
“Tindakan represif aparat di Wadas, Jateng sangat melukai hati rakyat, publik luas melihat aksi itu berpotensi melanggar kode etik. Kapolri Pak Sigit mesti melihat peristiwa ini sebagai peristiwa tidak biasa, sudah layak Pak Achmad Luthfi dicopot dari Kapolda Jateng,” tegas Ketua Bidang Hukum dan Ham PB HMI Yefri Febriansah SH dalam rilis resminya yang diterima mudanews.com, Rabu (9/2/2022).
Lanjut Yefri menghimbau aparat agar keluar dari Desa Wadas, tidak boleh ada intimasi terhadap warga Wadas demi kepentingan penambangan atau pembangunan bendungan.
“Aparat kami minta tarik diri dari sana, kami ingatkan jangan ada intimidasi terhadap rakyat, biarkan mereka menggunakan haknya yang dijamin konstitusi dan undang-undang,” ungkapnya.
“PB HMI juga akan segera melakukan komunikasi dengan pihak terkait, serta membentuk Pos Bantuan Hukum dan Pengaduan,” tutupnya.
Dikabarkan aparat Kepolisian telah menangkap sekitar 64 orang Warga Wadas termasuk aktivis pembela warga Wadas yang menolak pembukaan lahan pertambangan andesit yang menjadi bagian dari pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Purworejo. (red)
 Jawa Tengah){kind=link}