Naskah UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Nomor Bab yang Ganti

Naskah UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Nomor Bab yang Ganti
Net/Ilustrasi

MUDANEWS.COM, Jakarta – Ternyata, perubahan naskah omnibus UU Cipta Kerja masih berlanjut. Kini muncul lagi naskah UU Cipta Kerja 1.187 halaman yang memuat perubahan nomor bab.

Sebagaimana diketahui, UU Omnibus Law sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. Namun selepas itu, perubahan demi perubahan terjadi hingga akhirnya kini muncul naskah versi 1.187 halaman.

Berdasarkan dokumen digital naskah UU Cipta Kerja versi 1.187 halaman yang didapatkan detikcom, Kamis (22/10/2020), nomor Bab VIA berubah menjadi Bab VIIA.

Bab ini mengatur soal kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Berikut adalah perbadingannya dengan naskah UU Cipta Kerja versi sebelumnya yang juga sempat diklaim sebagai naskah final.

Komparasi

Naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman:

Pasal 141
3. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab IIA, sebagai berikut:

BAB VIA
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Naskah UU Cipta Kerja versi 1.187 halaman:

Pasal 141
3. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Urutan bab

Dengan adanya perubahan penomoran bab ini, maka beginilah susunan bab dalam UU Cipta Kerja versi 1.187 halaman:

BAB I: KETENTUAN UMUM (hlm 3)
BAB II: ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (hlm 4)
BAB III: PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA (hlm 6)
BAB IV: KETENAGAKERJAAN (hlm 533)
BAB V: KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (hlm 572)
BAB VI: KEMUDAHAN BERUSAHA (hlm 589)
BAB VIIA: KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI (hlm 669)
BAB VII: DUKUNGAN RISET DAN INOVASI (hlm 687)
BAB VIII: PENGADAAN TANAH (hlm 689)
BAB IX: KAWASAN EKONOMI (hlm 710)
BAB IXA: BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN (hlm 318)
BAB X: INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (hlm 734)
BAB XI: PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA (hlm 749)
BAB XII: PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (hlm 764)
BAB XIII: KETENTUAN LAIN-LAIN (hlm 766)
BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN (hlm 768)
BAB XV: KETENTUAN PENUTUP (hlm 768)

Sumber : detik.com