Laporan: Dhabit Barkah Siregar
MUDANews.com, Medan (Sumut) – Terkait penganiayaan pengemudi angkutan umum berbasis online milik PT Go-Jek Indonesia (Grab Car) dengan pengemudi Becak Bermotor (Pebetor) di depan Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (22/2) kemarin, membuat masyarakat heboh dan resah untuk menggunakan jasa itu.
Sehubungan itu, Ketua Lembaga Study dan Advokasi Transportasi Sumatera Utara (LSAT-Sumut), Syukrinaldi menilai, peristiwa penganiayaan tersebut merupakan kelalaian pemerintah dalam mengatur moda transportasi umum yang beroperasi di Medan. Juga, ketidak-siapan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih mensejahterakan masyarakat.
Syukri menjelaskan, kejadian itu bukan hal baru yang pernah terjadi. Itu merupakan bentuk kekecewaan atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib pengemudi becak dan angkutan umum lainnya, yang semakin tersaingi dengan munculnya Go-Jek atau Grab Car.
Pemerintah, menurut Syukri, harusnya membuat suatu langkah atau solusi untuk memecahkan masalah yang saat ini sedang terjadi. Jika hal tersebut diabaikan, maka nasib ribuan pengemudi becak dan angkutan umum akan tamat. Sementara kebutuhan ekonomi masyarakat terus meningkat.
“Itu kan’ sudah pernah terjadi. Kalau dulu ada Damri dan angkutan kota, muncul angkutan baru seperti taksi, berapa kali ada pembajakan supir taksi. Jadi ini sudah menjadi tradisi, akan selalu ada sabotase-sabotase untuk menghantui pengemudi-pengemudi angkutan umum baru itu. Dan di kota-kota besar akan selalu terjadi hal itu,” kata Syukrinaldi melalui panggilan seluler, Kamis (23/2) siang.
Betul, persaingan dalam dunia bisni selalu ada dan hal itu merupakan wajar. Akan tetapi, sambung Syukri, persaingan seharusnya tidak memakan korban, terlebih lagi dapat menimbulkan ketakutan bagi para pengguna jasa transportasi umum. Karenanya, sekali lagi, Syukri menyebut pemerintah harus tanggap dalam hal ini, sebelum masalah semakin melebar dan meluas di masyarakat.
“Jadi ini sebenarnya persaingan. Jangan pula persaingan ini jadi pemicu ketidak-nyamanan para pengguna jasa transportasi umum. Persaingan yang tidak sehat akan menimbulkan ancaman bagi masyarakat,” tegasnya.
Go-Jek atau Grab Car memang, dalam pelayanannya memang memberikan tarif yang cukup ekonomis. Hal inilah yang membuat perusahaan itu laris di kalangan masyarakat dengan strata ekonomi ke bawah. Meski begitu, kenyamanan, terutama keselamatan pengguna jasa dan pengemudi harusnya menjadi tanggung jawab prioritas perusahaan. Semenjak munculnya peristiwa penganiayaan itu, masyarakat kian resah dan dihantui rasa ketakutan. Untuk itu, dampak ini seharusnya tidak akan terjadi jika dari awal pemerintahan tanggap dan memberikan peraturan khusus mengenai tata operasional angkutan umum berbasis online, baik itu jumlah unit, tarif hingga fasilitas keamanan dan kenyamanan bagi pengguna.
Melalui, Peraturan Daerah (Perda), bagi Syukri, Pemerintah Provinsi maupun Kota, hendaknya mengatur lebih dulu mengenai operasional dan dampak lainnya, sebelum mengeluarkan izin beroperasi perusahaan itu.
“Lantas dengan adanya angkutan yang murah, bukan berarti menjamin keselamatan pengguna angkutan itu. Untuk pemerintah, seharusnya buatlah Perdanya yang mengatur ini. Kalau sekarang ini kan’ belum ada. Para pengemudi becak pastinya akan sangat kesal dengan tarif yang begitu murah ditawarkan Go-Jek atau Grab Car itu tadi. Sehingga ini berdampak terhadap menurunnya pengguna becak. Ini juga menjadi persaingan yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat kota yang kebutuhan ekonomi cukup tinggi,” jelasnya.
Dan terakhir, Syukri menyarankan, kepada para pengguna jasa transportasi hendaknya menjadi polisi bagi diri sendiri, juga para pengemudi. Ini berguna dalam menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat, untuk mengantisipasi tindak kejahatan.
“Jadi saran saya, jadilah polisi saat menggunakan jasa angkutan umum dan jadilah polisi saat jadi pengguna jalan umum,” tandas Syukri.[am]
