MUDANEWS.COM – Publik terperangah. Presiden Jokowi bertindak tegas melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng.
“Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng,” kata Jokowi Jumat (22/4/2022).
Larangan ini tentu mengejutkan. Kegeraman Jokowi terkait minyak goreng ini disebabkan Jokowi memahami dengan gamblang permasalahannya. Indonesia negara penghasil CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data GAPKI, sepanjang 2022, Indonesia telah mengekspor 33,674 juta ton CPO dan produk turunannya.
Adapun rinciannya, yakni 2,482 juta ton dalam bentuk CPO dan 25,482 juta ton dalam bentuk olahan CPO.
Indonesia sampai mengalami kelangkaan minyak goreng adalah hal yang seluruh rakyat Indonesia mencecar Jokowi. Mengurus minyak goreng saja tidak becus, begitu yang terjadi di masyarakat.
Apalagi Luhut Binsar Pandjaitan, Cak Imin dan Airlangga minta pemilu ditunda, atau hiruk-pikuk Jokowi tiga periode. Lawan politik makin kencang, dan popularitas Jokowi anjlok.
Padahal Jokowi membutuhkan soft landing di 2024, dan tidak ingin mengalami penderitaan batin seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang reputasinya hancur berantakan karena meninggalkan monumen Candi Hambalang.
Sedangkan Jokowi menyadari juga melihat adanya potensi mangkrak proyek infrastruktur sangat besar.
Isu-isu receh minyak goreng benar-benar digoreng oleh Partai Demokrat dengan menggelar pasar murah. Artinya ada mafia yang bisa menyimpan minyak, mengatur distribusi minyak untuk memermainkan harga. Buktinya, di tengah rakyat tidak bisa mendapatkan minyak goreng, Demokrat menggelar pasar murah minyak goreng.
Di mata Jokowi, bukan soal Demokrat-nya, namun soal adanya penguasa mafia distribusi minyak goreng. Jokowi juga cermat memahami omongan Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan dalam kalimat bersayap, sebagian besar eksportir sudah memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk memasok bahan baku dengan harga murah kepada produsen minyak goreng dalam negeri. Artinya ada sebagian yang tidak patuh, kalau sebagian kecil adalah produsen besar? Runyam.
Jokowi detail memahami masalah. Yang disebut Eddy Februari 2022 seharusnya tidak masalah soal pasokan dan harga minyak goreng, sampai April ini rakyat, ibu-ibu, rakyat kecil, tukang gorengan tetap kesulitan mendapatkan harga minyak goreng seperti sebelum mafia bergerak untuk menggoyang negara, untuk membuat instabilitas ekonomi dan politik.
Carut-marut makin melebar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak bertindak taktis. Kewajiban memenuhi aturan domestic market obligation (DMO) tidak jelas, bahkan harga eceran tertinggi (HET) dicabut pada Maret 2022. Padahal sepekan sebelumnya di depan DPR Lutfi ngomong tidak akan mencabut HET.
Pencabutan HET ini mendapatkan kecaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pemerintah tidak pro rakyat. Persis sama dengan yang ada dalam pikiran Jokowi.
Di mata rakyat, akibat pencabutan HET ini jelas menunjukkan Jokowi pro pengusaha dan mafia.
Harga minyak goreng makin meroket. Persediaan minyak di pasaran melimpah namun harga mahal. Harga premium, bukan harga rakyat dan tukang gorengan. Jokowi dinilai tidak pro rakyat.
Kondisi ini digoreng oleh politikus dan bergeraklah demo-demo yang bukan hanya soal minyak goreng, namun soal penundaan pemilu, Jokowi 3 periode, dan isu semakin meruncing. Upaya Jokowi dengan menetapkan tanggal 14 Februari 2024 sebagai jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tidak membuat suasana politik membaik. Tetap panas.
Demo terus dirancang, setelah 11 April terjadi demo rusuh, 21 April tetap terjadi demo. Isu minyak goreng tetap panas. PKS menggoreng isu ini dengan penolakan kenaikan harga di Bandung. Isu yang dibangun adalah Jokowi tidak pro-rakyat. PKS menolak kenaikan harga.
Menjelang lebaran, mudik lebaran pertama yang bebas pulang kampung setelah 2 kali lebaran akibat Covid 19, lelucon yang terbangun adalah tahu goreng yang mengecil. Yang jadi alasan ukuran tahu goreng mengecil adalah harga minyak goreng curah. Krupuk kaleng putih pun mulai Mei 2022 naik menjadi Rp2.000 karena harga minyak goreng tinggi.
Topik sengakarut minyak goreng di mata Jokowi harus diakhiri. Salah satu opsi adalah menyetop kran ekspor.
Kasus minyak goreng ini mirip dengan kasus ekspor batubara. Bedanya krisis minyak goreng, yang menjadi korban rakyat jelata. Sementara terkait pasokan batubara, ketersediaan energi listrik akan terganggu ketika pengusaha mengekspor semua batubara dan meninggalkan PLN.
Maka Dirut PLN Darmawan Prasodjo meminta Jokowi melakukan shock therapy dengan melarang ekspor. Para pemain batubara kelojotan dan pasokan batubara ke PLN normal. Ketegasan Jokowi membuat pemain batubara mengalami kerugian triliunan rupiah karena disparitas harga antara dalam negeri dan pasar internasional.
Harga batubara di luar rerata di atas 250 dollar Amerika, bahkan sekarang mencapai sampai 300 dollar Amerika, sementara harga di dalam negeri 70 dollar AS.
Jokowi berani menghadapi tekanan luar biasa dari penguasa batubara, karena Jokowi pasang badan menjamin PLN untuk tetap mendapatkan pasokan batubara. Kaum kapitalis tentu tidak happy sama sekali dengan keputusan Jokowi agar pasokan batubara di dalam negeri menjadi prioritas. Jokowi bergeming.
Kegeraman yang sama terjadi terkait dengan minyak goreng. Lagi-lagi bukan karena Indonesia tidak memiliki minyak goreng. Namun karena permainan distribusi. Sebelumnya Kantor Staff Presiden mengumumkan pada Maret 2022 kebijakan baru minyak goreng dengan menaikkan DMO jadi 30 persen, dari 20 persen.
Produsen dan penyalur CPO dan minyak goreng utama yang pemainnya itu-itu saja, tak lebih dari 6 perusahaan yakni Wilmar Group, Musim Mas, SMART, Asian Agri, dan Permata Hijau. Uapaya menurunkan harga minyak goreng tetap tak terkendali.
Jokowi mendapatkan berita. Bahwa permainan dilakukan oleh mafia minyak goreng. Jokowi menekan Jaksa Agung agar bergerak, karena segala upaya normal lewat Mendag, KSP mentok.
Apalagi ternyata biang keladinya carut-marut minyak goreng adalah salah satunya PT Wilmar Nabati Indonesia, selain Musim Mas, dan Permata Hijau. Celakanya Wilmar adalah sponsor klub sepakbola di Solo, milik Kaesang Pangarep.
Permainan yang dilakukan oleh Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau sangat simple. Tiga perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban menjaga pasar dalam negeri Indonesia, domestic market obligation (DMO) dan kewajiban menjaga harga dalam negeri, domestic price obligation (DPO).
Namun, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana secara Bersama-sama memanipulasi data. Sehingga ekspor tetap jalan, dan DMO dan DPO tetap tidak terpenuhi. Minyak goreng langka di pasaran, harga tetap tinggi.
Master Parulian Tumanggor, Stanley MA, Togar Sitanggang sebagai mafia bekerja sama dengan Indrasari Wisnu Waedhana. Yang dilakukan oleh empat orang ini mampu membuat emak-emak dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Jokowi.
Mereka menikmati keuntungan luar biasa selama beberapa bulan dengan mengorbankan jutaan rakyat Indonesia, sampai Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) yang Jokowi sebenarnya tidak suka, karena tidak mendidik rakyat.
Upaya memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dengan maksud menurunkan harga, dengan pemerintah memberikan subsidi, tetap tidak terjadi. Pasalnya, pasokan dipermainkan oleh mafia minyak goreng.
Alhasil, tindakan drastis tegas dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni menghentikan ekspor CPO dan produk turunannya.
Keputusan Jokowi tersebut langsung mendapatkan reaksi keras dari pendukung mafia, pengusaha kapitalis, dan juga oposisi. Dengan berbagai dalih mereka menyebut kebijakan Jokowi akan mengurangi devisi. Lah Wilmar adalah perusahaan raksasa sawit terbesar di dunia yang didirikan oleh Kuok Khoon Hong, Martua Sitorus mendirikan Wilmar pada tahun 1991.
Jokowi lebih mementingkan rakyat banyak yang merengek minta harga minyak goreng turun dibandingkan memperkaya konglomerat seperti Martua Sitorus, meski Kaesang Pangarep kena dampak akibat Jokowi menggebut mafia, yakni Kaesang kehilangan sponsor dari Wilmar.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan itu berisiko membuat Indonesia kehilangan pangsa pasar bahan baku minyak goreng seperti CPO.
Jokowi tahu pasar Wilmar adalah China, India, Vietnam dan beberapa negara Afrika. Sementara produksi Malaysia tidak maksimal, artinya Malaysia tidak bisa memasok. Yang terjadi harga di tingkat internasional akan naik.
Para mafia seperti Wilmar, Musim Mas, Permata Hijau, dan kawan-kawan tidak bisa menikmati harga yang meningkat di pasar internasional. Jokowi tidak peduli. Yang ada di benak Jokowi adalah harga minyak goreng harus turun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pelarangan ekspor ini akan menguntungkan Malaysia sebagai pesaing CPO Indonesia.
Bagi Jokowi pernyataan Bhima Yudhistira juga tidak penting. Biar saja Malaysia mendapatkan keuntungan, meski Yang menjadi fokus Jokowi adalah terpenuhinya pasokan minyak goreng di negara penghasil CPO terbesar di dunia dengan harga wajar, bukan harga kaum kapitalis, harga pasar, yang harga pasar internasional pula.
Carut-marut perang antara mafia minyak goreng yang membuat Menteri Perdagangan M Lutfi tidak berkutik, dan gebrakan Jaksa Agung yang menuruti perintah Jokowi merangsek mafia, membuat Jokowi mampu memahami peta permainan secara utuh.
Jokowi dan Jaksa Agung berhasil mengurai benang kusut dan membongkar mafia minyak goreng. Namun harga minyak goreng tidak juga turun, migor pun langka di pasaran.
Jokowi tidak main-main. Dia tidak ingin rakyat melihatnya sebagai presiden yang tidak pro-rakyat. Keputusan ini menguatkan road to soft landing Jokowi di 2024. Jokowi akan mengawal sendiri soal mafia minyak goreng ini dengan pernyataan tegas.
“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau,” kata Presiden Jokowi.
Kini kita tunggu, apakah Jokowi mampu menurunkan harga migor dan pasokan melimpah. (Penulis: Ninoy Karundeng).
