Konflik di Laut China Selatan

Oleh : Hasanuddin, MSi
Pengamat Sosial Politik

MUDANEWS.COM – Kisruh di laut china selatan (LCS) dipicu oleh kerakusan Beijing yang ingin menguasai LCS menggunakan sembilan garis putus-putus (nine dash line) berdasarkan mitologi nenek moyangnya, dengan mengabaikan hukum laut internasional (United Nation of The Law of The Sea, UNCLOS).

Tidak tanggung-tanggung, negara komunis itu harus bersengketa dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, Indonesia, dan mengusik negara adidaya Amerika yang memiliki kepentingan mempertahankan kebebasan navigasi internasional di wilayah perairan paling strategis dan kaya akan sumber daya itu.

Kerakusan Beijing telah meningkatkan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasific, atau lebih dikenal dengan Indo-Pasific Barat. Kawasan ini dalam literatur meliputi bentangan dari Pesisir Timur Afrika dan Laut Merah di sebelah Barat, hingga ke pulau-pulau terluar Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Indonesia; dengan batas Utara Pesisir Semenanjung Korea, Jepang Selatan, dan Hawai; serta batas Selatan pada ujung Selatan Benua Afrika, Shark bay di Australia Barat dan Sydney di pesisir timurnya.

Wilayah ini sangat kaya akan sumber daya alam, dan ikan, atau potensi bahari lainnya. Untuk atas nama menjaga kebebasan navigasi, Amerika membentuk fakta pertahanan regional Indo Pasific yang terdiri atas Amerika, Australia, Inggris, dan Selandia Baru (AAIS), yang sewaktu-waktu “digansengkan” dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara, (NATO) jika kawasan ini mengalami ancaman.

Amerika dan negara-negara AAIS telah memanaskan mesin-mesin perang mereka dengan menggelar sejumlah latihan perang di zona LCS. Sejumlah negara yang berkepentingan dengan kebebasan navigasi atas LCS pun diajak untuk berkolaborasi oleh AAIS, Seperti Jerman, India dan Prancis. Latihan perang di Teluk Banggai India akan digelar dalam waktu dekat.

Kepentingan India bukan hanya bagi terciptanya kebebasan navigasi, namun juga erat kaitannya dengan meningkatnya ketegangan antara India dan China akibat sengketa perbatasan antar kedua negara.

ASEAN sendiri nampaknya belum sepenuhnya tampil solid dalam masalah konflik LCS ini. Perebutan pengaruh China dan Amerika, membuat ASEAN terlihat ambigu. Terutama Indonesia yang telah menyetujui Obor China, akhir-akhir ini cenderung memiliki ketergantungan yang besar kepada China.

Namun, beberapa hari terakhir pasca kunjungan Prabowo ke Amerika, posisi Indonesia mulai nampak berimbang kembali di tengah kedua kekuatan yang berseteru di LCS itu.

Meski demikian koalisi anti China yang dipimpin Amerika belum sepenuhnya percaya dengan posisi politik Indonesia. Amerika misalnya melakukan pergantian Duta Besarnya di Indonesia dengan menempatkan seorang Ahli Inteligen Internasional, dan pakar di bidang Komunis.

Hal ini dibaca para pengamat ssbagai bagian dari strategis Amerika dalam melakukan peningkatan pengawasan aktifitas Partai Komunis China di Indonesia. Dan segera akan disusul dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Mike Pompei dalam waktu dekat, guna menjajaki posisi seeungguhnya Indonesia dalam konflik LCS.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Jokowi, juga untuk memastikan positioning Indonesia dalam urusan LCS. Di samping tentu dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Menteri Pertahanan Prabowo dalam lawatannya ke Amerika telah menandatangani Memorandum Of Inten dengan Menteri Pertahanan Amerika, Mark Esper, terkait peningkatan kerjasama pertahanan keamanan kedua negara. Upaya Menhan Prabowo memodernisasi alutista TNI memperoleh dukungan Amerika, tentu agar Indonesia tidak meminta dukungan dari Rusia, atau China yang merupakan musuh tradisional angkatan bersenjata Amerika.

Bukan hanya Indonesia, peningkatan kekuatan persenjataan dilakukan hampir seluruh negara di kawasan Asia Pasific. Jepang negara dengan kekuatan angkatan perang terkuat kelima di dunia misalnya akhir-akhir ini bak macan tidur, bangun memperkuat alutista mereka. Pasca perang dunia kedua, praktis Jepang hanya mengandalkan angkatan perang mereka untuk keperluan pertahanan saja.

Namun setelah China akhir-akhir ini mengganggu kedaulatan mereka atas pulau-pulau Jepang yang diklaim oleh China sebagai wilayah mereka berdasarkan klaim kepemilikan nenek moyang mereka, Jepang mulai bangkit membangun angkatan perang mereka. Upaya Jepang ini didukung oleh Amerika.

Peningkatan ketegangan di LCS telah memicu negara-negara kawasan, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, melakukan modernisasi alutista terkait memanasnya situasi di LCS.

Sementara itu, Beijing nampaknya memilih bersikap hati-hati setelah melihat reaksi internasional atas kerakusan mereka untuk menguasai LCS. Sejauh ini basis kekuatan China di ASEAN terkonsentrasi di Laos. Persiapan invasi ke Taiwan sekalipun telah dilakukan oleh Beijing, nampaknya tertahan oleh armada ketujuh Amerika yang telah bersiaga membantu Taiwan maupun Jepang jika China berani melakukan invasi.

Provokasi kapal-kapal perang Amerika di LSC yang diklaim oleh China masuk dalam wilayah kedaulatan mereka, tidak membuat Xi Jinping berani memberikan perintah penembakan sebagai pertanda perang dimulai.

Para pengamat Internasional menilai Xi Jinping masih waras dengan sikap hati-hati yang dilakukannya. Kekuatan militer China memang mengalami peningkatan pesat akhir-akhir ini dan merupakan kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah Amerika.

Tapi bagaimanapun China yang angkuh sendiri itu, mesti menghitung kekuatan militer global yang harus mereka hadapi dalam konflik LCS. Rusia hingga saat ini nampak bersikap pasif atas situasi di LCS, dan lebih memilih menjaga hubungan baiknya dengan semua pihak, sambil menikmati keuntungan perdagangan alutista canggih milik mereka yang terus meningkat seiring dengan konflik di LCS ini.

Posisi politik Amerika dalam konteks kebebasan navigasi di LCS tidak terkait dengan masalah Pilpres Amerika, atau siapa yang memimpin Amerika. Kebebasan navigasi di LCS adalah kebijakan politik luar negeri Amerika yang selalu dipertahankan oleh seluruh Presiden Amerika pasca perang dunia kedua.

Untuk itu pangkalan-pangkalan militer Amerika yang tersebar di seluruh kawasan ini, Armada 7 Amerika di Jepang, pangkalan militer di Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Singapur, setiap saat dapat dikerahkan oleh Amerika dalam memastikan kebijakan bebas navigasi di LCS.

Sebagai salah satu negara yang zona ekonomi ekslusifnya diklaim oleh China, sikap politik Indonesia semestinya telah jelas. Provokasi China di perairan Natuna sudah sangat sering terjadi. Tapi bisa dimaklumi, bahwa Indonesia tentu tidak bisa reaktif dalam masalah yang melibatkan sejumlah negara-negara besar dalam konflik LCS ini.

Langkah Menhan Prabowo sejauh ini cukup tepat, sekaligus memiliki nilai strategis dalam rangka memanfaatkan momentum yang ada guna membangun modernisasi alutista TNI. Pengiriman Prajurit TNI untuk berlatih di Amerika, adalah sinyal bagus yang diberikan Menhan Prabowo kepada Amerika, pasca penandatanganan kerjasama pertahanan keamanan.

Demikian halnya dengan kemungkinan berkenannya Amerika menjual pesawat F35 ke Indonesia, sebagai langkah antisipasi Amerika agar Indonesia tidak membeli Sukoi 35 buatan Rusia.

Sekalipun tentu Amerika mesti memberikan penjelasan diplomatik yang jelas kepada Australia, “hansip” Amerika di bagian selatan Indonesia itu. Demikian halnya dengan sejumlah negara di ASEAN yang tentu akan khawatir dengan kepemilikan alutista canggih TNI.

Terkait dengan konflik LCS ini, jika publik Indonesia di tanya, harus berkoalisi dengan siapa, China atau Amerika, sudah barang tentu mayoritas publik Indonesia lebih memilih melawan China. Luhut Binsar Panjaitan mesti memahami masalah ini, agar tidak membuat Jokowi salah langkah lagi dalam mengambil kebijakan strategis.

Luhut mesti mendukung langkah-langkah Menhan Prabowo, dalam menghadapi kekuatan partai Komunis Tiongkok.

Bagaimana Menlu Amerika dalam waktu dekat.

Penulis adalah Ketua Umum PB HMI 2003-2005, Magister Ilmu Politik Univetsitas Indonesia