MUDANews.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku terus mendorong daerah-daerah di seluruh kawasan Indonesia untuk memaksimalkan penggunaan sistem elektronik government (e-Gov).
Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kepemerintahan daerah yang lebih transparan dalam mengambil kebijakan.
““Saya selalu mengingatkan perangkat daerah sampai kepala desa harus transparan baik itu dalam penempatan jabatan, masalah anggaran, harus terbuka,” kata dia, Minggu (8/1), seperti dimuat dalam siaran pers kemendagri pada situs web resminya.
Pemerintah pusat dikatakan Tjahjo juga terus berusaha menciptakan sistem pengawasan untuk daerah. Pemerintah pusat bercita-cita menciptakan kebijakan yang transparan mulai dari anggaran, pengadaan barang hingga jasa.
Namun, Tjahjo mengungkapkan bahwa selalu ada saja pemerintah daerah yang menggunakan modus-modus ketidaktransparan.
“Pakta integritas sudah semua. Yang saya katakan tadi, sudah teken (pakta integritas) tapi masih ada,” ungkap Tjahjo
Selain itu, Kemendagri juga terus membangun sinergi dengan pihak penegak hukum seperti kepolisian, KPK, dan BPKP untuk menciptakan cita-cita tersebut. Begitu pun dengan masyarakat diharapkan Tjahjo dapat proaktif membantu penegak hukum dalam mengawasai transparansi kebijakan pemerintah daerah.[am]