Oleh : Anton Christanto,Pemerhati dan Pengamat Sosial Politik di Boyolali
Mudanews.com OPINI – Indonesia hari ini berada pada sebuah persimpangan sejarah yang genting. Setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh yang memuncak pada akhir Agustus 2025, tensi politik meningkat tajam. Video kekerasan aparat yang viral, ditambah jatuhnya korban sipil, mengubah dinamika: dari sekadar aksi protes menjadi krisis legitimasi.
Beberapa analis politik dan kalangan intelijen bahkan menyebut situasi ini berpotensi menjadi “Reformasi 2.0”—sebuah periode ketidakstabilan yang bisa menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih cepat dari yang diperkirakan.
Tulisan ini mengurai skenario yang beredar: mulai dari eskalasi massa, keruntuhan legitimasi politik, hingga kemungkinan jatuhnya Presiden sebelum Desember 2025. Selain itu, laporan ini membedah analisis intelijen yang menyebut adanya dua lapis operasi—Operasi A dan Operasi B—yang membuat situasi bergerak di luar kendali.
I. Bagian 1: Skenario Terburuk — Presiden Jatuh Sebelum Desember 2025
Sumber-sumber politik menyebut ada tiga fase utama yang berpotensi membawa Indonesia ke krisis pemerintahan.
1. Eskalasi Demo Mahasiswa & Buruh (September–Oktober 2025)
Kasus seorang pengemudi ojek online yang dilindas barakuda Brimob menjadi simbol perlawanan.
Solidaritas mahasiswa merebak ke 15–20 kota besar, dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar.
Bentrokan baru, dengan korban mahasiswa atau buruh, memicu gelombang emosi.
Serikat buruh (KSPI, KSBSI, FSPMI) masuk ke gelanggang dengan “Mogok Nasional” 3–5 hari.
Industri di Bekasi–Karawang–Cikarang lumpuh, tol trans-Jawa terganggu, pelabuhan ekspor-impor berhenti.
Narasi publik bergeser: awalnya soal upah murah dan perlakuan DPR, berubah menjadi tuntutan “Turunkan Presiden.”
2. Runtuhnya Legitimasi Politik
DPR mulai pecah: faksi NasDem, Demokrat, bahkan sebagian Golkar melirik oposisi.
Hak Angket muncul, dengan isu pelanggaran HAM dan kegagalan ekonomi sebagai dasar.
Media internasional menyorot tajam: BBC, Reuters, dan Al Jazeera mem-frame Indonesia menuju Reformasi Jilid II.
Investor asing panik → rupiah melemah di kisaran Rp18.000–19.000 per USD.
Elit militer resah: tidak mau diseret sebagai kambing hitam.
3. Momentum Krisis (Oktober–November 2025)
Aksi di Jakarta membengkak menjadi ratusan ribu orang, mengepung DPR/MPR.
Bentrokan besar pecah → korban jiwa bertambah.
Kapolri dan Panglima TNI mendapat tekanan: ikut membela Presiden atau mengambil jarak.
Mantan Presiden Jokowi, diam-diam, memberi sinyal untuk solusi transisi damai.
4. Jalur Kejatuhan
Ada tiga jalur jatuhnya Presiden:
Jalur A: DPR → Hak Angket → Pemakzulan. Probabilitas 35%.
Jalur B: Mundur Sukarela. Probabilitas 25%.
Jalur C: Tekanan Militer/Keamanan. Probabilitas 10%.
5. Siapa Pengganti?
Konstitusi jelas: Wapres Gibran Rakabuming otomatis naik jadi Presiden. Legitimasi awalnya lemah, tapi Jokowi berperan sebagai “kingmaker” yang menjamin stabilitas transisi.
II. Bagian 2: Analisis Intelijen — Operasi A vs Operasi B
Sebuah catatan intelijen menyebut kerusuhan ini bukan sepenuhnya spontan, melainkan permainan berlapis.
Operasi A: Tekanan Terkendali
Tujuan awal sederhana: menekan DPR agar menunda agenda yang merugikan pihak A (kelompok tertentu dalam politik).
Aksi terbatas, kalkulatif, dilakukan di kota kecil sebagai uji coba.
Pra-kondisi sudah matang: krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR.
Polisi memberi ruang, tidak menekan penuh, agar aksi bisa jadi alat tekan.
Operasi B: Infiltrasi & Eskalasi
Pihak B menyusup, tidak menghentikan, justru mendorong eskalasi.
Memasukkan provokator, psywar, hingga rekayasa kekerasan.
Korban jiwa muncul, narasi berubah dari protes ke tragedi.
Publik balik marah pada aparat dan pihak A yang dianggap bersekongkol.
Pergeseran Kendali
Operasi A kehilangan kontrol.
Polisi kehilangan legitimasi, dari “penjaga” berubah jadi musuh publik.
Operasi B mengambil alih narasi, menjadikan A dan aparat sebagai pecundang.
B menang, karena berhasil melakukan counter-intelligence sabotage.
Catatan Penting
Jenis operasi semacam ini membutuhkan keterampilan khusus, biasanya milik satuan elit dengan latar sandi yudha dan pernah dilatih di pusat-pusat pelatihan intelijen internasional.
III. Bagian 3: Implikasi Politik
1. DPR jadi medan pertempuran. Jika pecah, Hak Angket bisa jadi pintu ke pemakzulan.
2. Polri dilemahkan. Kekerasan aparat menjadi senjata balik yang menghancurkan legitimasi polisi.
3. TNI dalam posisi kunci. Jika TNI menolak represif, legitimasi Presiden ambruk.
4. Jokowi kembali sebagai kingmaker. Dalam skenario kejatuhan, ia masuk sebagai penjamin stabilitas transisi.
IV. Bagian 4: Faktor Penentu
Ada empat variabel yang menentukan apakah Presiden bertahan atau jatuh:
1. Jumlah korban sipil. Semakin banyak korban, semakin cepat legitimasi runtuh.
2. Sikap Jokowi. Apakah tetap membela atau mengambil jarak.
3. Soliditas DPR. Jika retak, jalan pemakzulan terbuka.
4. Respons aparat keamanan. Represif mempercepat krisis, de-eskalasi bisa meredam.
V. Bagian 5: Kesimpulan
Situasi Indonesia pasca-demo 28 Agustus 2025 memasuki fase kritis. Analisis intelijen menunjukkan adanya “perang dalam perang”: demonstrasi yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai tekanan politik (Operasi A), berubah menjadi bumerang setelah disusupi pihak lain (Operasi B).
Jika pemerintah gagal mengelola krisis September–Oktober, maka skenario kejatuhan sebelum Desember 2025 bukan mustahil terjadi. Jalur paling mungkin: DPR gunakan Hak Angket, lalu negosiasi politik berakhir dengan Prabowo mundur demi menjaga persatuan bangsa.
Dalam semua kemungkinan itu, garis besarnya jelas: rakyat sudah muak pada oligarki, DPR kehilangan kepercayaan, polisi dihantam delegitimasi, dan militer berada di posisi penentu.
Indonesia sedang berjalan di atas garis tipis antara stabilitas dan kekacauan.***