MUDANEWS, Jakarta — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 439/Pdt.G/2025/PN JKT SEL, yang diajukan oleh SOKSI terhadap DEPINAS SOKSI atas dugaan penggunaan nama organisasi “SOKSI” secara tidak sah.
Sidang yang berlangsung pada Kamis siang, pukul 13.30 WIB, belum dapat dilanjutkan ke pokok perkara karena ketidakhadiran pihak tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang dan menjadwalkan ulang dengan pemanggilan kembali terhadap tergugat.
Sidang lanjutan dijadwalkan akan digelar pada Senin, 26 Mei 2025, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pihak penggugat hadir dan diwakili oleh Tim Hukum Nasional SOKSI yang terdiri dari 11 orang advokat, dipimpin oleh Eka Wandoro Dahlan, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Kuasa Hukum, dengan Gatot S. Amkas, S.H. bertindak sebagai Sekretaris Tim.
Gugatan ini dilayangkan oleh SOKSI atas dugaan pencatutan dan penggunaan nama organisasi SOKSI oleh pihak yang mengklaim sebagai organisasi DEPINAS SOKSI, yang menurut penggugat tidak memiliki legitimasi hukum. Persidangan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dualisme kepengurusan dan hak atas nama organisasi dalam tubuh salah satu ormas tertua di Indonesia.
Ketua Tim Hukum Nasional SOKSI, Eka Wandoro Dahlan, SH. MH, menegaskan kepada Depinas Soksi untuk tidak mencatut dan menggunakan nama SOKSI dalam setiap kegiatan apapun.
“Karena selama ini Organisasi Perkumpulan yang dipimpin Ahmadi Noor Supit ini diketahui bernama Depinas Soksi sesuai legalitas terkininya yakni SK Kemenkumham Nomor AHU – 001285.AH.01.07 Tahun 2020 pendirian Perkumpulan yang bernama Depinas Soksi dan saya selaku Ketua Tim Hukum Nasional SOKSI mewakili organisasi dengan legalitas perubahan ketiga atas nama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia disingkat Soksi dengan SK Kemenkumham Nomor. : AHU – 0000578.AH 01.08 Tahun 2023, yang dipimpin oleh Ir. Ali Wongso Sinaga,”jelasnya.
Eka menyayangkan jika sampai saat ini organisasi perkumpulan yang dipimpin Ahmadi Noor Supit tersebut selalu menggunakan dan mencatut nama organisasi SOKSI yang sah dan legal pimpinan Ali Wongso Sinaga.
“Seharusnya bila sesuai Legalitasnya nama Organisasi Depinas Soksi bila didaerah menggunakan nama Dewan Pimpinan Daerah Depinas Soksi, bukan menggunakan nama kami yakni Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau disingkat SOKSI. Karena hal tersebut melanggar Undang Undang Ormas Nomor nomor 16 tahun 2013 Pasal 59 ayat 1 huruf C yang berbunyi “ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atribut yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan nama, lambang, bendera atau atribus ormas lain atau partai politik,” ungkap Eka.
Eka mengatakan tim hukum nasional SOKSI telah siap untuk menghadapi persidangan. Dengan memegang bukti-bukti yang kuat, Eka optimis akan memenangkan gugatan.
“Kami optimis akan memenangkan gugatan. Sebab, kami memiliki bukti, saksi yang kuat,” tegas Eka.