MUDANEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono Bangun mempertanyakan realisasi volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) pada Agustus 2020 yang mencapai sebesar Rp58,1 Triliun. Sementara realisasi volume penjaminan Non KUR mencapai Rp56,1 Triliun.
“Karena kita belum tahu, berapa besar realisasi penjaminan yang dilakukan Jamkrindo untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jadi perlu dijelaskan,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat secara virtual antara Komisi XI DPR dengan Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Dirut PT. Jamkrindo, Dirut PT. Askrindo, Dirut PT. Jamkrida, dan Ketua Aspenda terkait Penjaminan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Rabu, (30/9/2020).
Belum adanya penjelasan secara detail, kata Rudi lagi, Komisi XI DPR belum mengetahui sejauhmana peran Jamkrindo bersinergi dengan perbankan, baik itu Himbara dan Perbanas.
“Nah, penjaminan ini pada perbankan mana saja, apakah bank BUMN misalnya BRI, BNI atau Bank Swasta, jadi saya mohon penjelasan yang rinci,” ujar anggota Fraksi Nasdem.
Perlunya penjelasan secara detail soal penjaminan KUR ini, kata Rudi, maka bisa terukur secara jelas bagaimana kinerja PT Jamkrindo terlibat dalam PEN, sehingga bisa diprediksi nasib UMKM ke depan. Karena berdasarkan data Jamkrindo Agustus 2020, penjaminan KUR dinikmati 1.851.658 UMKM dan Non KUR sekitar 2.803.663 UMKM.
Terkait kontribusi pajak PT Jamkrindo, Legislator asal Dapil Sumut III mengaku heran sejak 2016 hingga 2020, terus terjadi penurunan. “Mengapa ini terjadi, apa penyebabnya,” ungkapnya seraya mempertanyakan.
Sementara itu, Direktur Utama Jamrkrindo, Randi Anto mengungkapkan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) (Jamkrindo) mencatat realisasi penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp2,95 triliiun hingga per 28 September 2020.
Realisasi ini setara dengan 27 persen dari pagu total penyaluran pinjaman program PEN sebesar Rp23,2 triliun.
“Kami sampaikan sampai dengan September, data 28 September total yang sudah dijamin Rp2,95 triliun dengan jumlah debitur 6.568,” katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Dari total realisasi tersebut, penjaminan yang disalurkan Bank BUMN totalnya mencapai Rp2,8 triliiun dengan total sebanyak 6.119 debitur. Sementara Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah tersalurkan Rp69 miliar dengan total mencapai 449 debitur.
Sementara itu, untuk Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sendiri belum terealisasi sama sekali. Sementara pagu anggaran yang disiapkan untuk kelompok BUSN penjaminannya mencapai Rp4,5 triliun.
Sebelumnya, Randi Anto mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan ketika melakukan penjaminan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada bank-bank penyalur. Salah satunya, dikarenakan pemilihan dan penempatan bank pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada penjamin.
Dia mengatakan, jika mekanismenya harus seperti itu maka penjamin tidak bisa memaksa bank yang memenuhi persyaratan untuk ikut program penjaminan. Karena, disatu sisi perusahaan penjaminan lah yang akan menanggung risikonya.
“Ada sedikit kendala bahwa kita melakukan seleksi dari bank peserta kita lakukan sendiri berdasar ketentuan dari pemerintah. Tetapi perusahaan penjamin dalam tanda petik tidak bisa mendorong bank untuk menyalurkan pinjaman yang dijamin oleh KMK PEN,” kata dia saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Sumber : suarainvestor.com