Laporan: Putra
MUDANews.com, Medan (Sumut)– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan (Gema Pembebasan ) Sumut, menggeruduk kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kamis (12/01/2017) pagi. Puluhan massa aksi Gema Pembebasan ini mendatangi gedung DPRD Sumut, bertujuan untuk menyampaikan bentuk protesnya atas kebijakan pemerintahan Jokowi- JK, terkait kenaikan harga BBM, Tarip Dasar Listrik (TDL), Sembako, dan Kenaikan tarif pengurusan pajak (STNK dan BPKB) kendaraan bermotor.
Puluhan massa aksi Gema Pembebasan ini, mendatangi gedung DPRD dengan cara melakukan longmarch dari lapangan Merdeka Medan, dengan membawa spanduk, poster yang bertuliskan bentuk protes kepada rezim pemerintahan Jokowi- JK dan bendera yang bertuliskan kalimat syahadat.
Massa aksi Gema Pembebasan tiba di depan gedung DPRD Sumut sekira pukul 09.30 WIB, dan langsung di sambut dengan petugas kepolisian yang sudah dari awal menunggu massa aksi. Setelah kordinator massa aksi Andika Mirza berdialog dengan Kapolsek Medan Baru Kompol Roni Bonic, akhirnya massa aksi diperbolehkan masuk kedalam gedung wakil rakyat itu untuk menyampaikan aspirasinya ke pada para wakil rakyat.
Tepat di depan pintu masuk gedung DPRD Sumut, massa aksi Gema Pembebasan membentuk barisan dan langsung melakukan orasi, kordinator massa aksi Andika Mirza mengatakan, di awal tahun 2017 pemerintahan Jokowi- JK memberikan kado pahit kepada masyarakat indonesia. Ini di buktikan di awal tahun ini rakyat kembali disambut dengan kenaikan sejumlah harga-harga kebutuhan pokok. Bukan cuma itu, pemerintah juga menaikan tarif pengurusan pajak STNK dan BPKB.
“Untuk itu kita dari Gema Pembebasan datang ke gedung DPRD ini, ingin menyampaikan aspirasi kami secara langsung kepada anggota dewan perwakilan rakyat, agar wakil rakyat ini dapat menyampaikan aspirasi rakyat ini. Sehingga pemerintah khususnya Presiden bisa mempertimbangkan kembali segala keputusan yang telah di buatnya,” kata Andika Mirza yang di sambut dengan takbir oleh massa aksi.
Sambungnya, selain menaikan harga kebutuhan pokok dan tarif pajak STNK & BPKB, pemerintah juga menaikan tarif daya listrik (TDL) secara berkala (pertiga 3 bulan), begitu juga dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di awal tahun dan BBM bersubsidi di pertengahan tahun.
“Jelas, kebijakan yang di lakukan pemerintahan Jokowi- JK ini adalah kebijakan yang pro terhadap kapitalis asing dan aseng, bukan kebijakan yang pro rakyat. Hal ini menunjukkan rezim penguasa saat ini tak jauh berbeda dengan rezim sebelumya yakni rezim Neolib yang berlindung di balik citra wong cilik. Untuk itu kami dari Gema Pembebasan, menyeru kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa utuk mengganti ideologi kapitalisme dan sistem Demokrasi dengan Syariah islam di bawah institusi Khilafah Rasyidin. Karena hanya dengan sistem ini Negeri ini bisa selamat dari cengkeraman ideologi kufur dan penjajahan asing dan aseng,”teriaknya lagi sembari mengucapkan takbir.
Beberapa lama melakukan orasi, perwakilan dari Gema Pembebasan di persilakan masuk kedalam gedung DPRD Sumut, untuk menyampaikan langsung segala betuk aspirasi yang menolak kebijakan pemerintah kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumut. Sementara beberapa perwakilan masuk kedalam, massa aksi yang menunggu di luar tetap berdiri dan berorasi menunggu perwakilan keluar dari dalam gedung.
Tak sampai setengah jam menunggu, perwakilan massa aksi keluar dari dalam gedung. Andika Mirza menyampaikan hasil pertemuan dengan anggota dewan. Hasil dari pertemuan dengan bapak-bapak anggota dewan dari komisi C dan komisi E mereka mengatakan, mereka sangat mengapresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Sebabnya, kata mereka aksi yang di lakukan Gema Pembebasan di lakukan dengan tertib dan tanpa kekerasan.
“Bapak-bapak anggota dewan yang di dalam juga mengatakan bahwa mereka juga tidak sepakat dengan beberapa kebijakan yang di buat rezim pemerintahan sekarang ini. Untuk itu mereka menampung segala aspirasi kita, yang nantinya akan di sampaikan ke pemerintahan pusat,” tandas Andika Mirza.[am]