Mudanews.com Medan- Prof. Nispul Khoiri, M.Ag menegaskan bahwa penanggulangan bencana di Sumatera tidak dapat dipersempit sebagai urusan teknis kebencanaan semata, apalagi hanya dibebankan kepada negara.
Penanggulangan bencana, menurutnya, harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang berakar pada kesadaran moral, sosial, dan keagamaan. Hal tersebut disampaikan Prof. Nispul saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Siapa?” yang diselenggarakan Diagram Indonesia Centre di Sanur Cafe, Medan, Senin (19/1/2026).
Dalam pemaparannya, Prof. Nispul yang juga Wakil Rais PWNU Sumatera Utara menjelaskan bahwa dari perspektif eko-teologi Islam, bencana ekologis merupakan cerminan terabaikannya prinsip kekhalifahan manusia (khalifah fi al-arḍ). Manusia, kata dia, diberi mandat ilahiah untuk menjaga keseimbangan alam, bukan mengeksploitasinya demi kepentingan sesaat.
“Alam adalah amanah dari Allah SWT. Ketika amanah ini dikhianati melalui eksploitasi yang berlebihan, maka bencana tidak lagi sekadar peristiwa alam, melainkan peringatan moral dan spiritual,” ujar Prof. Nispul.
Ketua Mabinda PKC PMII Sumatera Utara itu menekankan bahwa pertanyaan ‘tanggung jawab siapa’ harus dijawab secara komprehensif. Negara memang memiliki kewajiban struktural melalui regulasi, kebijakan mitigasi, dan penanganan bencana, namun masyarakat juga memikul tanggung jawab etik dan religius dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah sosial.
Ia menambahkan, dalam kerangka maqasid – al syariah penanggulangan bencana sejatinya bertujuan menjaga lima prinsip dasar, yakni perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama. Kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana berarti mengancam seluruh tujuan syariat tersebut.
“Karena itu, menjaga lingkungan dan mencegah bencana bukan isu sekuler, tetapi bagian dari tanggung jawab keagamaan,” tegasnya.
Prof. Nispul yang juga pernah menjabat Ketua PW ISNU Sumatera Utara periode 2019–2024 turut menyoroti peran strategis lembaga keagamaan sebagai agen perubahan sosial. Menurutnya, masjid, pesantren, dan majelis taklim harus menjadi pusat penyemaian kesadaran ekologis, di mana pesan-pesan keagamaan tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga etika lingkungan dan mitigasi bencana.
“Dari mimbar keagamaan, nilai amanah, keadilan ekologis, dan tanggung jawab sosial harus terus disuarakan agar lahir masyarakat yang tangguh secara fisik sekaligus matang secara spiritual,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Prof. Nispul menegaskan bahwa pendekatan eko-teologi dalam penanggulangan bencana akan melahirkan kesadaran kolektif bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. penanggulangan bencana tidak lagi dipahami sebagai beban, melainkan sebagai ibadah dan tanggung jawab bersama.**(Red)