Mudanews.com, MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Rahmaddian Shah, mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi untuk menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang masih membayangi sejumlah wilayah di Kota Medan.
Desakan itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke kantor pusat PDAM Tirtanadi, Senin (7/7/2025). Rahmaddin disambut langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama, Erwin, bersama jajaran kepala bidang.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmaddian menyoroti keluhan yang terus mengalir dari masyarakat di beberapa kecamatan seperti Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Denai, dan Medan Marelan, yang hingga kini masih mengalami gangguan pasokan air bersih.
“Air bersih bukan hanya soal pelayanan, tapi soal hak dasar manusia. Ini kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda. Saya meminta PDAM menyelesaikan krisis ini dalam empat bulan ke depan,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa laporan yang masuk ke timnya selama beberapa bulan terakhir mencerminkan masih lemahnya distribusi, bahkan di kawasan padat penduduk. Kondisi itu berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal itu, Plt. Dirut PDAM Tirtanadi, Erwin, menyatakan kesiapannya. Menurutnya, saat ini pihaknya tengah mempercepat sejumlah program perbaikan infrastruktur, termasuk penggantian jaringan pipa tua dan penambahan kapasitas produksi di beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA).
“Kami menyambut baik arahan dan perhatian dari Pak Rahmaddian. Tim kami sudah memetakan titik-titik rawan, termasuk kawasan dengan tekanan air rendah dan gangguan suplai. Kami targetkan dalam waktu empat bulan ini, semua keluhan bisa diminimalisir secara signifikan,” jelas Erwin.
Erwin juga menyebutkan bahwa saat ini PDAM tengah memprioritaskan rehabilitasi IPA Sunggal dan pembangunan booster pump di sejumlah titik strategis untuk meningkatkan tekanan air ke kawasan perbukitan.
Rahmaddian menilai bahwa PDAM Tirtanadi tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan air bersih. Ia mendorong adanya koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah kota, dinas PU, dan DPRD, agar program perbaikan dapat didorong bersama dari sisi anggaran dan pengawasan.
“Kalau memang ada kebutuhan percepatan dari sisi anggaran, akan kami bawa dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD. Yang penting, masyarakat jangan lagi jadi korban,” tandasnya. (ned).