Ketua DPRD Dinilai Provokatif dan Perkeruh Keadaan 4 Pulau Aceh-Sumut, HMI Sumut: Pelajari Dulu Sejarahnya

Breaking News
- Advertisement -

Mudanews.com, Medan – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara menanggapi beberapa media yang memberitakan pernyataan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti yang mengatakan, “Harus dipertahankan terkait 4 Pulau itu”.

Hal tersebut dinilai tidak bijak dan berpotensi memicu kegaduhan publik di tengah polemik yang berkembang mengenai status pulau-pulau di wilayah perairan Sumatera Utara.

Badko HMI Sumut menilai, bahwa komentar yang disampaikan oleh Ketua DPRD tersebut bersifat provokatif dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik yang semestinya menjaga stabilitas sosial dan ketenangan psikologis masyarakat.

“Sangat di sayangkan, sikap Ketua DPRD Sumut justru memperkeruh keadaan, bukan memberikan pernyataan yang solutif, seharusnya pejabat publik menjadi perekat, bukan pemantik kegaduhan,” tegas Yusril Ketua Umum Badko HMI Sumut kepada wartawan di Medan, Minggu (15/06/2025).

Dikatakan Yusril dengan tegas, persoalan 4 Pulau tersebut adalah isu strategis yang menyangkut kedaulatan, hak masyarakat lokal, dan integritas wilayah.

“Oleh sebab itu, setiap pernyataan terkait isu ini harus disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan data serta pertimbangan hukum yang kuat,” terang Yusril.

“Fahami dulu literasi sejarah wilayahnya sebelum Ketua DPRD Sumut memberikan keterangan ke publik, harus di ketahui, melalui perjanjian Helsinki serta undang-undang no. 24 tahun 1956 yang telah menjadi pijakan historis dalam mengatur batas batas wilayah aceh sebagai otonomi khusus,” ungkapnya.

Lanjut Yusril menerangkan, seharusnya Erni Ariyanti harus melihat dan mempelajari proses penyelesaian persoalannya secara damai dan konstitusional.

Dirinya menghimbau, seluruh elemen Pemerintahan dan Legislatif di Sumut untuk mengedepankan pendekatan solutif, adil, dan partisipatif dalam menyikapi persoalan ini.

“HMI Sumut akan terus mengawal isu ini secara kritis dan konstruktif, demi melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah Sumatera Utara,” tegas Yusril.

“Ini bukan ruang bermain politik, tapi menyangkut masa depan masyarakat pesisir dan keutuhan wilayah kita. Jangan sampai komentar sembrono merusak proses penyelesaian yang sedang diupayakan bersama,” jelasnya.

Terakhir, Yusril mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

“Badko HMI sebagai Organisasi Mahasiswa Tertua menyatakan sebagai mitra kritis pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat dan marwah daerah,” pungkasnya.

Berita Terkini