Mudanews.com- Nias Barat, Pemerintah Kabupaten Nias Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah. Kamis 05/06/2025
Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan, dan dihadiri oleh Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Wakil Bupati Sozisokhi Hia, Ketua Kebin K.P Waruwu dan Wakil Ketua II DPRD Khamozaro Halawa, Pj. Sekda Ernawati Gulo serta Inspektur Kabupaten Yosafati Waruwu.
Prestasi ini menjadi simbol keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik: transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Namun bagi Bupati Nias Barat, pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
Melalui akun Facebook pribadinya, Bupati Eliyunus menyampaikan rasa syukur dan apresiasi
” Puji Tuhan Kabupaten Nias Barat kembali memperoleh Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Saya menyambut pencapaian ini dengan hormat. Sebab kita patut menghargai kerja keras para abdi daerah yang telah menjaga disiplin administrasi dan menyusun laporan sebagaimana mestinya.” Ucapnya
Lebih lanjut, Bupati menyebut bahwa WTP adalah anugerah administrasi yang harus disyukuri, namun tidak boleh membuat terlena:
” WTP bukanlah tanda bahwa semua sudah selesai. Justru sebaliknya, ia adalah pengingat bahwa tata kelola harus terus ditingkatkan, tidak hanya dalam catatan angka, tapi dalam dampak nyata di dusun-dusun, desa-desa, dan hati masyarakat,” Ujarnya
Bupati Eliyunus menegaskan bahwa opini WTP hanyalah titik awal menuju tujuan yang lebih besar, membangun pemerintahan yang tidak hanya wajar dalam laporan, tetapi juga adil dalam tindakan, serta berpihak dalam setiap keputusan yang menyentuh masyarakat luas.
Capaian ini menandai keseriusan seluruh perangkat daerah dan dukungan legislatif dalam mengawal tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Nias Barat. (*)