Eka Putra Zakran : Komunikasi Gubsu Buruk

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dalam minggu ini kembali menjadi tranding topik dijagat dunia maya. Adu argumentasi kerap dipertontonkan Gubernur Sumatera Utara di areal Publik.

Kali ini berseteru dengan Walikota Medan Bobby Afif Nasution, terkait soal penetapan tempat isolasi bagi WNI atau WNA yang baru tiba dari luar negeri. Perdebatan dan saling sindir kerap terjadi, bahkan Gubernur selalu memberikan steatmen, tidak takut siapapun di belakangnya atau siapapun yang membekinginya.

Secara etik ini tidak pantas disampaikan Gubernur, apalagi kapasitas Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat bersifat administratif dan Walikota serta Bupati bersifat koordinatif.

“Kita sangat sayangkan perdebatan dan saling sindir antara Gubernur dan Walikota Medan terjadi di ruang publik, secara etis organisasi hal ini tidak perlu terjadi,” ujar Eka Putra Zakran SH kepada media, Sabtu (8/5/2021).

Perdebatan ini hanyalah persoalan Komunikasi, antara kewenangan dan Perintah yang tidak linear. Baik Gubernur maupun Walikota dalam tata Pemerintahan harus selalu berkoordinasi terkait kebijakan dan hal-hal yang menjadi perhatian publik.

“Perseteruan ini entah yang keberapa kali terjadi antara Gubernur dengan Kepala Daerah tingkat dua, kita masih ingat soal perseteruan Gubernur dengan Bupati Tapanuli Tengah Bachtiar Sibarani dan sekarang berseteru dengan Walikota Medan Bobby Afif Nasution,” lanjutnya.

“Jika tim komunikasi Gubernur cakap dan tanggap dalam melihat dinamika Politik di luar secara objektif, rasional dan proporsional, kita yakin Gubernur tidak reaktif seperti ini, saya menduga tim pembisik Gubernur salah memberikan data dan informasi kepada beliau,” tambah Pengacara muda ini.

Jika kita objektif melihat perseteruan antara Gubernur dan Walikota Medan hanya soal hal-hal yang belum tuntas dikomunikasikan. Walikota Medan yang wilayahnya dijadikan pusat isolasi bagi WNI dan WNA, tentu sangat berkepentingan, mengingat Kota Medan kembali masuk kategori zona merah. Jadi sangat wajar jika Walikota Medan bertanya soal Kewenangan dan perizinan tempat isolasi bagi mereka yang baru tiba dari luar negeri.

“Ini bentuk dan sikap tanggung jawab Bobby Nasution sebagai Walikota Medan, untuk melindungi warga Kota Medan tidak tertular virus corona, jadi sangat wajar jika Bobby selaku Walikota Medan mempertanyakan ke Gubernur soal tempat isolasi di Kota Medan, tempatnya dimana saja, agar Walikota Medan bisa membantu segala hal yang dibutuhkan baik tempat maupun makan selama masa pengkarantinaan, jadi tidak ada hal yang khusus, dan tidak perlu juga Gubernur merespon dengan marah sembari menantang dengan menyebut latar belakang siapapun itu sangat tidak etis di ucapkan seorang Gubernur,” tambah mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan ini.

Terkait kedatangan WNI dan WNA dari luar negeri melalui Bandara Kualanamu, sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu Bupati Deli Serdang, mengingat Kawasan Bandara Kualanamu berada dalam Wilayah Pemeritah Kabupaten Deli Serdang.

“Jadi sebenarnya Gubernur Sumatera Utara harus berkoordinasi dengan Bupati Deli Serdang, mengingat Bandara Kualanamu berada dalam wilayah Yurisdiksi Pemerintah Deli Serdang, dan isolasinya harus di Deli Serdang sebelum mereka berpergian ke tempat lain,” ujarnya.

Selayaknya Gubernur fokus saja merancang dan mendesain pola Pembangunan Sumatera Utara, baik infrastruktur fisik dan non fisik lainnya.

“Masyarakat berharap ke depan kiranya Gubernur bisa memperbaiki pola Komunikasi dengan para kepala daerah, sikap tegas ok, untuk mendisplinkan, asal tidak kebablasan,” ujar Eka mengakhiri wawancara. (AS)

- Advertisement -

Berita Terkini