GPII Sumatera Utara, Minta Balon dan Pendukung Jangan Black Campaign Soal Ijazah

GPII Sumatera Utara, Minta Balon dan Pendukung Jangan Black Campaign Soal Ijazah
Ketua Umum PW GPII Sumatera Utara, Wahyudi Hardianto

MUDANEWS.COM, Pematang Siantar – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang mulai memunculkan geliat politik yang kurang sehat ditengah-tengah masyarakat. Dari beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara yang akan melaksanakan Pilkada serentak diantaranya adalah Kabupaten Pakpak Bharat.

Beberapa hari yang lalu sekelompok massa membuat pernyataan akan melaksanakan demonstrasi atas tuduhan ijazah palsu kepada salah satu calon Bupati Pakpak Bharat. Hal ini sangat disesalkan oleh Ketua Umum PW GPII Sumatera Utara.

“Tentu kita sangat menyayangkan kawan-kawan kita yang mengatasnamakan pemuda disana menuduh salah seorang calon Bupati memiliki ijazah palsu. Sebaiknya berilah kesempatan kepada KPU dan Bawaslu sebagai otoritas dalam penyelenggaraan pemilu untuk memferivikasinya, jangan kita yang mendahului tuduhan- tuduhan seperti itu di depan publik. Selain berakibat hukum, tindakan kawan-kawan kita itu juga sangat mencederai semangat demokrasi kita yang santun dan bermartabat karena dapat menjatuhkan martabat calon Bupati yang tertuduh, jika tuduhan itu tidak benar,” kata Wahyudi Hardianto Ketua Umum PW GPII Sumatera Utara, Jumat (18/9/2020)

Sebagaimana diketahui, setelah berakhirnya tahapan waktu pendaftaran calon kepala daerah beberapa hari yang lalu, masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat akan memilih dua pasangan calon putra daerah terbaiknya yaitu pasangan Franc Bernard Tumanggor dan Mutsuhito Solin yang didukung oleh mayoritas Partai di DPRD Pakpak Bharat yaitu: Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra Partai Nasdem, PKB, PKS dan PAN. Dan Pasangan Calon Sonny Berutu Dan Ramlan Biang Manalu yang didukung partai Demokrat.

Harapan banyak masyarakat di Pakpak Bharat, bahwa Pilkada nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, visioner dan pemimpin yang merakyat. Untuk itulah proses demokrasinya pun harus dilaksanakan dengan cara-cara yang demokratis dan bermartabat, baik oleh penyelenggara, calon maupun masyarakat selalu pemegang otoritas suara.

“Kita berharap bahwa pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat akan menjadi pertarungan ide, gagasan dan program untuk rakyat. Dan Kompetisis Pilkada disana sebagai ajang untuk berbuat kebaikan untuk masyarakat. Jadi politik adu domba, politik Sengkuni dan black Campaign sebagaimana yang dituduhkan kepada salah seorang calon Bupati Pakpak Bharat Franc Bernard Tumanggor sebaiknya kita hindari,” lanjut Maulana Limbong, S.Sos, Sekretaris Umum PW GPII Sumatera Utara. Berita Pematang Siantar, red