MUDANEWS.COM, Medan – Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kadersasi Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa berpartai, sama juga bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.
“Kader Partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader,” tegasnya, Sabtu (25/7/2020).
Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan masuk pada ketegori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan Partai lain
PDI Perjuangan melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah Partai. “Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan Partai. PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain,” kata Djarot.
PDI Perjuangan juga mencatat bahwa sdr Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp 4,7 miliar menjadi pertimbangan penting mengapa Partai tidak mencalonkannya.
“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke Partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan Partai tersebut,” ujar Plt Ketua DPD PDIP Sumut sambil tersenyum. Berita Medan, red
