MUDANEWS.COM, Medan – Pemprov Sumut diduga meraih keuntungan dari pembagian sembako kepada warga yang terdampak pandemi Corona. Hal ini karena harga barang yang akan dibagikan diduga tidak sebanding dengan dana yang disiapkan.
Hal itu disampaikan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut. Menurut PGK, jika sembako yang akan dibagikan ke masyarakat itu dibeli di kedai biasa, Pemprov Sumut masih dapat meraih keuntungan miliaran rupiah.
“Kami membaca keterangan dari kepala BPBD bahwa sembako yang akan dibagikan itu ada 4 item. Kalau kita gunakan harga kedai sebelah rumah saja dari sembako itu, beras 10 kg dihargai Rp. 104 ribu, gula 2 kg dihargai Rp. 36 ribu, minyak 2 kg dihargai Rp. 24 ribu, dan mie instan Rp. 50 ribu untuk 20 bungkus, totalnya masih Rp. 214 ribu. Padahal harga satu paket sembako itu kan Rp. 225 ribu,” ujar ketua PGK Sumut Hendra Hidayat, Jumat (15/5/2020).
“Disitu saja selisihnya sampai Rp. 11 ribu per paket sembako. Itu masih pakai harga kedai di sebelah rumah ya, kalau hitungan pembeliannya paket besar ke toko besar atau langsung perusahaan pasti selisihnya lebih besar lagi. Makanya sejak awal kita duga Pemprov bisa untung miliaran dari pembagian sembako ini jika dihitung dengan 1,3 juta paket yang akan dibagikan,” imbuhnya.
Hendra menilai Pemprov tetap akan meraih untung miliaran meski sebahagian bantuan diserahkan melalui pemerintah Kabupaten dan Kota. Untuk itu, pihaknya meminta agar Pemprov Sumut transparan dalam penggunaan dana bantuan sembako ini.
“Kalaupun ada sebagian melalui Pemkab atau Pemkot, ya tetap masih untung miliaran. Coba saja dihitung sendiri, pakai harga kedai yang kami sampaikan tadi saja. Untuk itu kita minta agar Pemprov Sumut membuka data anggaran yang digunakan untuk bagi sembako secara terang benderang. Biar masyarakat bisa mengawasi secara langsung,” jelas Hendra.
Hendra menyampaikan membuka data penggunaan anggaran pembagian sembako ini tidaklah buruk. Proses penggunaan anggaran secara transparan menurut Hendra dapat menjaga dari dugaan-dugaan yang tidak baik.
“Ya buka saja datanya, kan gak masalah. Agar semua jelas, sehingga dugaan-dugaan seperti yang kami sampaikan tadi tidak terjadi lagi. Karena semua jelas. Ini juga untuk membantu pak Gubernur di kemudian hari. Maksudnya, dengan penggunaan data yang transparan ini akan membuat pak Gubernur terhinda dari jeratan hukum di kemudian hari,” terang Hendra.
Sebagai informasi, Pemprov Sumut akan memberikan bantuan kepada 1.321.426 warga sumut. Bantuan itu akan diberikan dalam bentuk sembako dengan harga Rp 225 ribu setiap paket sembako. Bantuan akan diberikan langsung oleh Pemprov Sumut, dan ada juga yang melalui pemerintah Kabupaten dan Kota. Berita Medan, red
