PGK: Pemprov Sumut Diduga Untung Miliaran dari Bantuan Sembako Warga Terdampak Pandemi

PGK Pemprov Sumut Diduga Untung Miliaran dari Bantuan Sembako Warga Terdampak Pandemi
Hendra Hidayat, ketua PGK Sumut

MUDANEWS.COM, Medan – Langkah Pemprov Sumut membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona dikritik. Pemprov Sumut diduga mengambil keuntungan hingga miliaran rupiah dari pembagian sembako itu.

Hal itu disampaikan ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Utara Hendra Hidayat. PGK menilai Pemprov Sumut untung dari hasil pembelian sembako yang akan dibagikan.

“Kita duga Pemprov ambil untung. Kenapa tidak langsung uang saja yang dibagi ke masyarakat. Kalau dibelikan sembako gini dugaan ambil untung saat membeli sembako ke perusahaan. Bisa dari bermain harga, atau keuntungan yang diberi perusahaan karena membeli sembako dalam jumlah besar,” kata Hendra, Sabtu (9/5/2020).

Hendra mencontohkan jika bantuan yang diberikan dalam bentuk beras. Pemprov Sumut diduga bisa mendapatkan keuntungan dari beras dan karung goni.

“Misalkan saja beras. Kita duga Pemprov dapat keuntungan dari pembelian beras dan karung goninya. Misalkan untuk pembelian beras saja diambil selisih harga Rp. 500 per karung, dan dijumlahkan dengan jumlah bantuan sebanyak 1,32 juta orang, itu saja sudah Rp 660 juta. Itu masih satu item. Belum lagi dari pembuatan karungnya dan bantuan sembako itu juga ada beberapa item, totalnya bisa Miliaran kalau dijumlahkan semua,” ucap Hendra.

Untuk itu, Hendra meminta Pemprov Sumut membuka harga semua jenis sembako yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menurut Hendra agar masyarakat bisa ikut mengawasi perjalan anggaran yang digunakan Pemprov Sumut.

“Untuk itu kita minta pemprov membuka harga segala jenis sembako yang dibantu kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa memantau tentunya. Apakah yang dibantu Pemprov sudah sesuai dengan yang diterima masyarakat. Dan agar transparansi penggunaan anggaran COVID-19 di Sumut ini terlaksana dengan baik. Kita bukan menuduh, kita hanya khawatir jika anggaran penanganan bencana seperti ini juga disalahgunakan,” tegasnya.

Hendra mengatakan bantuan Pemprov juga tidak berperan dalam menghidupkan ekonomi masyarakat. Hendra menyebut seharusnya Pemprov Sumut meniru Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dalam pembagian sembako yang menggunakan voucher.

“Kita juga aneh, malah lebih cermat Taput dalam melihat pembagian sembako ini. Di Taput, pembagian sembako ke masyarakat itu pakai voucher. Masyarakat membeli sendiri di lingkungannya. Selain memberi kepada masyarakat, dengan voucher ini ekonomi masyarakat hidup. Masyarakat membeli sendiri di usaha kecil menengah yang ada di sekitaran masyarakat. Pemprov malah tidak melihat usaha kecil ini untuk dibantu gar tetap hidup,” paparnya. Berita Medan, tim