MUDANEWS.COM, Medan – Sumatera Utara menjadi salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19 terbesar. Peningkatan jumlah masyarakat yang berhubungan dengan pandemi tersebut, baik yang berstatus Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Positif berjalan dengan sangat signifikan.
Namun di balik krisis tersebut, Ketum Badko HMI Sumut Muhammad Alwi Hasbi Silalahi melihat bahwa Pemprov Sumut yang seharusnya menjadi garda paling terdepan dalam menghadapi pandemi tidak menjalankan fungsi itu dengan baik.
“Pemprov Sumut hanya bisa mengeluarkan himbauan-himbauan kesehatan kepada masyarakat yang sebenarnya sudah menjadi himbauan internasional dalam rangka mengantisipasi dan memperlambat penyebaran Covid-19,” tegas Hasbi dalam siaran pers diterima mudanews.com, Minggu (29/3/2020).
Padahal, kata ungkap Hasbi, sangat banyak nyawa masyarakat yang bergantung pada bagaimana Pemprov Sumut mengeluarkan solusi, bersikap. “Dan menjalankan strateginya di saat pandemi ini semakin mengganas,” pintanya.
Ketum Badko HMI Sumut mendesak Pemprov Sumut untuk segera melakukan 5 poin penting di bawah ini:
1. Membuka informasi sebesar-besarnya dan sesuai dengan fakta di lapangan tentang sejauh mana dan seberapa parah pandemi Covid-19 menerpa Sumut.
2. Membuka informasi sebesar-besarnya tentang bagaimana prosedur dan kelayakan penanganan pasien PDP dan positif Covid-19. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak takut melaporkan diri ke pihak terkait jika mengalami gejala Covid-19. Sebab, Badko HMI Sumut menerima informasi dari banyak masyarakat bahwa mereka kabar tentang ketidakjelasan penanganan pasien COVID-19.
3. Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk lebih agresif dalam menangani ODP. Misalnya, dengan memeriksa kondisi mereka secara rutin dan memberikan berbagai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur.
4. Pemprov Sumut harus melakukan penetrasi ke Pemerintah Pusat agar Sumut mendapatkan alokasi alat Rapid Test dan segera melakukan Rapid Test kepada ODP dan PDP.
5. Pemprov Sumut harus segera memberi bantuan kepada masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah dalam hal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebab walaupun belum menerapkan karantina wilayah, perekonomian masyarakat menengah dan menengah ke bawah sudah sangat terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Berita Medan, red
