MUDANEWS.COM, Medan – Adanya wacana Gubernur Sumatera Utara, ingin memindahkan lokasi Kantor Walikota Medan di Jalan Raden Saleh, dengan alasan tidak refresentatif dan lokasinya yang berada di bibir sungai. Hingga mengatakan lewat media.
Siapapun yang ingin membeli. Silahkan Beli”. Ditanggapi sebagai pemicu semangat oleh orangtua, kepada para generasi muda yang ada di Kota Medan untuk giat belajar sejarah peradabannya. Hal itu ditegaskan oleh peneliti anggaran dan kebijakan publik Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (DPP-GSRI), Alfiannur Syafitri kepada wartawan, Minggu malam, (5/1/2019).
“Jangan dilihat secara serius, Pak Gubsu itu sepertinya hanya ingin mengingatkan kepada para birokrasi yang ada di Kota Medan, jika kantor Walikota Medan itu mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Tentang adanya Perang Sunggal, dan dikenang oleh Kolonial Belanda sebagai Batak Orloght. Yang membuat kolonial kewalahan menghadapi perlawanan Datuk Sunggal, hingga untuk menghadapinya Ratu Wilhelmina sampai mengeluarkan keputusan melahirkan pasukan Marsose yang beranggotakan orang-orang pribumi dari pelosoik penjuru nusantara,” ujar Alfian.
Disebutkan Alfian lagi, Perang Sunggal adalah sebuah dinamika demokrasi dalam sejarah masyarakat Melayu Sumatera Timur, ketika Datuk Sunggal tidak menyetujui kebijakan Sultan Deli yang menyewakan tanah kepada kolonial.
“Kita tidak dalam kapasitas menyalahkan ataupun menghakimi kebijakan yang diambil para orang-orang tua kita dimasa itu. Karena dampak atau akibat tetap ada dalam proses globalisasi dunia. Kolonial itu tumbuh guna pencarian sumber-sumber daya alam dan menguasai sumber-sumber tersebut. Jadi Kantor Walikota Medan, Saksi Sejarah Dinamika Masyarakat Melayu Sumatera Timur kantor Walikota Medan itu adalah monumen, bahwa Perang Sunggal ini pernah ada. Perang terlama di nusantara itu yakni Perang Sunggal dikenang Belanda sebagai Batak Orloght. Sementara kantor Walikota Medan itu, dulunya adalah bahagian dari kamp militer yang terdiri dari perumahan prajurit, benteng, perumahan perwira Belanda. Jadi bisa dikatakan Kantor Walikota Medan dapat dikatakan sebagai warisan peradaban dunia. Yakni pertemuan antara kapital barat-asing, dengan budaya timur yang masih menganggap alam adalah titipan dan bukan sumber eksploitasi,” tutur Alfian lagi.
Alfian tidak ingin berpolemik tentang apakah Gubsu punya kewenangan dalam pengelolaan asset Pemko Medan, tapi lebih mengedepankan adanya monument yang jadi saksi sejarah pergulatan demokrasi dan perkembangan budaya Melayu di Sumatera Timur tadi. Berita Medan, Arda
