MUDANEWS.COM, Medan – Polemik Indonesia dengan Cina diawali dengan kapal penjaga pantai Cina masuk ke perairan Natuna beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Indonesia pun sudah memanggil Duta Besar Cina untuk RI di Jakarta untuk melayangkan nota protes keberatan.
Hal ini menggugah komentar dari Ketua AMPG Labuhanbatu yang juga lulusan jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Bandung, Sabtu (4/1/2019)
“Klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok tentang Nine Dash Line tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982, dan Indonesia tidak akan pernah mengakui hal tersebut,” ujar Riduan.
Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat yang digelar oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama sejumlah kementrian dan lembaga lainnya soal polemik Natuna.
“Pemerintah harus tegas, tidak ada negosiasi soal Natuna, ini soal kedaulatan, dan ini adalah harga diri bangsa,” sambung Riduan.
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah bersiaga di Perairan Natuna Utara, terkait adanya pelanggaran wilayah laut yang dilakukan sejumlah kapal Tiongkok.
Pengendalian operasi siaga tempur dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono.
TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat intai dan Kapal Republik Indonesia.
“Saya setuju dengan pendapat Bupati Kepulauan Natuna Abdul Hamid yang menginginkan Natuna menjadi Provinsi khusus agar kewenangan dan kemampuan menjaga wilayah perairan laut dapat ditingkatkan,” tambah Riduan. Berita Labuhanbatu, tim
