MUDANEWS.COM, Medan – Pembenahan kawasan pariwisata Danau Toba yang dilakukan pemerintah pusat untuk menaikkan angka kunjungan wisata mendapat perhatian relawan Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal Relawan Indonesia Kerja (RIK) Ihutan Pane mengatakan, sebagai kawasan strategis nasional Danau Toba tidak hanya untuk tujuan wisata namun untuk tujuan konservasi bumi dan penyediaan sumber air bersih. “Sebagai kawasan strategis nasional sewajarnya Danau Toba bebas dari eksploitasi darat dan air secara berlebihan seperti sekarang ini.” kata Ihutan Pane dalam keterangan pers, Rabu (6/11/2019).
Menurut Pane, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab penuh mencegah ekspolitasi hutan kawasan Danau Toba yang kian massif serta pencemaran lingkungan perairan Danau Toba yang kian parah. “Tidak ada gunanya uang triliunan yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun jalan dan infrastruktur kawasan Danau Toba jika Danau Toba sebagai objek berharga terus menerus dieskpolitasi tanpa menjaga kelestariannya,” ujar Pane.
Pane mencontohkan rendahnya komitmen PT Aqua Farm atau Regal Springs Indonesia sebagai pengelola dan pemilik usaha keramba jaring apung ikan tilapia di Danau Toba.
“Kepada publik dan kepada pemerintah perusahaan tersebut pernah berjanji akan menggunakan teknologi dengan investasi peralatan modern sistem daur ulang keramba jaring apung untuk budidaya ikan talapia di Danau Toba. Namun nyatanya kami belum melihat ada perubahan. Pakan ternak itu berkontribusi besar kepada kerusakan ekosistem Danau Toba. Bau busuk dan pencemaran air Danau Toba sudah terang benderang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumut. RIK akan menggunakan prosedural gugatan citizen lawsuit bila peraturan pemerintah masih ditabrak Aqua Farm,” ujar mantan aktivis Badko HMI Sumut ini.
Klaim ikan segar dan alami dari Danau Toba, ujar Pane, menjadi merek dagang ikan tilapia ke luar negeri meski masyarakat Amerika dan Eropa tidak tau yang sesungguhnya terjadi di Danau Toba. “Kami Relawan Indonesia Kerja mendesak sahabat kami Kepala BKPM Bahlil Lahadalia agar tidak memperpanjang izin usaha Aqua Farm atau Regal Springs Indonesia,” ujar Pane.
Selain itu, sambung Pane, RIK juga minta Badan Wilayah Sungai Sumut dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak mengeluarkan izin relokasi kerambah jaring apung untuk Aqua Farm.” Keuntungan yang diperoleh negara dari Aqua Farm tidak sebanding dengan kerusakan Danau Toba dan tujuan menjadikan Danau Toba sebagai objek wisata. Pemerintah sudah investasi besar untuk Danau Toba,” tutur Pane. Berita Medan, red
