Eldin Tersangka, Pemuda Muhammadiyah Nilai Argumen Walkot Tak Elok

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Ditetapkannya wali kota medan Dzulmi Eldin sebagai tersangka oleh KPK banyak pihak yang memberikan argumen yang muncul di media, salah satu yang menjadi sorortan adalah argumen wakil walikota medan Akhyar Nasution yang menganggap proposal bantuan masyarakat turut menjadi andil terhadap penangkapan walikota.

Dalam hal ini, kemaritiman pimpinan wilayah pemuda muhammadiyah (PWPM) Sumut, Mhd Ridwan Aswadi menilai argumen wakil walikota tidak lah elok.

“Pertama dengan kondisi kota medan yang tidak baik seperti saat ini kita harus sama-sama mengambil hikmah, agar peristiwa seperti ini tidak terus menerus terulang, kedua meminta kepada pemerintah kota medan tidak menyampaikan argumen-argumen yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang dialami walikota, apalagi membawa bawa masyarakat turut andil, tidak elok didengar rakyat,” ucap Ridwan saat diwawancarai MUDANEWS.COM di kompleks MMTC, Kamis (17/10/2019)

Selanjutnya Ridwan menyampaikan pemerintah kota medan harus tetap fokus dan harus melibatkan rakyat dalam bangun kota medan.

“Pemerintah kota medan ada baiknya tetap fokus menjalankan amanah rakyat, jangan mengatakan hal hal yang akhirnya membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada Pemko. Mengenai proposal dana dari masyarakat itu menunjukkan selama ini Pemko tidak perduli dan tidak mau melibatkan masyarakat khususnya organisasi kepemudaan dalam membangun kota medan, seharusnya Pemko menuangkan dana pembinaan untuk masyarakat khususnya untuk OKP kedalam APBD sehingga proposal dana tak lagi dituding Pemko ikut andil, seolah-olah rakyat yang minta mereka melakukan tindakan korupsi inikan tidak betul,” kata sekretaris kemaritiman PWPM Sumut tersebut.

Terakhir Ridwan mengajak seluruh komponen masyarakat kota medan baik Pemko Medan, DPRD Medan dan rakyat untuk move on dan bangkit untuk memajukan kota medan.

“Ayo kita segera move on dari kejadian ini, DPRD Medan segera lakukan evaluasi menyeluruh, Pemko segera lakukan reformasi birokrasi yang baik transparan, sehingga nama biak kota medan kembali pulih dan pemko kembali mndapatkan kepercayaan dari masyarakat,” pungkas Ridwan. Berita Medan, Fahmi

- Advertisement -

Berita Terkini