MUDANEWS.COM, Medan – Ketua DPW Pemuda LIRA Sumut, Ahmad Ibrahim Hutasuhut meminta, agar Poldasu segera memanggil dan memeriksa Kadisdik Sumut Arsyad Lubis, terkait penggunaan APBD Sumut bagi pelaksanaan PPDB Online sebesar Rp. 17 miliar, Minggu, (25/8/2019).
Ditemui wartawan di Hotel Danau Toba Medan, Ahmad Ibrahim mengatakan, banyaknya keluhan dari siswa dalam daftar Zonasi, namun tidak lulus dalam PPDB Sumut 2019 itu, menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan PPDB sejak tahun 2017 lalu itu.
Apalagi dalam pernyataan lewat media massa, Oknum Kadisdik meyakinkan publik jika, PPDB yang diklaim dilaksanakan secara online dengan sistem Zonasi 90% itu mengutamakan anak yang berada dalam Zonasi.
“Jika konsisten dilaksanakan secara Zonasi 90,%, tentunya sangat kecil siswa yang dalam Zonasi tidak lulus,” heran Ahmad Ibrahim. Namun tambahnya lagi, bukan rahasia umum lagi banyak anak dalam Zonasi tanpa alasan terlempar dari daftar kelulusan.
“Itu artinya, Rp. 17 miliar yang dipergunakan untuk PPDB tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan publik Sumut,” lugas Ahmad Ibrahim Hutasuhut.
Karenanya Ahmad Ibrahim Hutasuhut minta aparat Polda yang bertugas di TIPIKOR dan Ekonomi, dapat menindaklanjuti banyaknya Kekecewaan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Apalagi banyak masyarakat yang menilai, kebijakan pemerintahan Jokowi melaksanakan PPDB Zonasi menyusahkan masyarakat. Padahal PPDB Zonasi menghilangkan kastanisasi sekolah dan biaya tinggi dalam pelaksanaan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya di daerah, tidak konsisten dijalankan oleh para pejabat pengelola pendidikan
“Kami menilai ada unsur kerugian negara dalam pelaksanaan PPDB Sumut 2019, dan bukan tidak mungkin juga ada penyalah gunaan wewenang dan jabatan terkait dugaan rekayasa dan manipulasi data dalam penentuan kelulusan siswa dalam PPDB Sumut 2019,” tutup Ahmad Ibrahim Hutasuhut. Berita Medan, Fian
