MUDANEWS.COM, Langkat – Langkat dikenal dengan “kota pendidikan dan keagamaan” Sumatera Utara, sebutan ini dilandasi beberapa kondisi daerah baik secara social maupun menurut data statistic dan kehidupan masyarakatnya cenderung religius daripada mengedepankan unsur adat istiadat.
Oleh karenanya, dalam adatpun dikenal ‘hombar do adat dohot ibadat’ yang mengartikan bahwa adat sejalan dengan agama. Selain karena corak social, daerah ini juga memiliki diatas 90 persen peduduk yang beragama islam. Pondok pesantren yang lumayan banyak, madrasah agama juga banyak, sekolah tinggi keislaman juga tidak ketinggalan serta banyaknya kumpulan guru-guru dalam sebuah aliran yang kaji agamanya cukup handal yang dikomandoi oleh “tuan guru” di Langkat.
Ini bukan dongeng ataupun roman picisan, tapi ini adalah satu kenyataan bahwa religiusnya sudah dikenal diluar Langkat umumnya dan masyarakat Langkat khususnya, karenanya banyak masyarakat Langkat yang menuasai ilmu agama melanjutkan studynya di Universitas Al-Azhar Mesir.
Demikian dipaparkan Aidil Fitri selaku koordinator RAM (Rumah Aspirasi Masyarakat) Kabupaten Langkat, Aidil fitri di Stabat, Rabu (21/8/2019).
“Banyak factor yang mendasari julukan ini bagi Langkat, termasuk dalam dimensi social, namun sayangnya kita juga khawatir ini tidak bisa dibuktikan lagi dalam perilaku sosialnya, khususnya dikalangan muda-mudi sebagaimana yang terjadi dalam perkembangan zaman,” kata Aidil.
Namun mahasiswa yang merupakan kaum cendikiawan muda melihat realitas Langkat hari ini semakin jauh dari tradisi dan wujud-wujud menuju “Kota pendidikan dan keagamaan” Sumatera Utara. Malah terjadi kemunduran, karena pengaruh arus globalisasi justru semakin menjadi panorama baru yang perkembangannya dalam prilaku social sehari-hari khususnya remaja.
Warung internet yang ada semakin sering dikunjungi dan disalah gunakan. Sementara masih terdapat lokasi-lokasi prostitusi yang cukup berbahaya dalam mewujudkan nilai yang terkandung dalam pujian “kota pendidikan dan keagamaan”. Lokasi remang-remang yang terdapat dibeberapa titik lainnya di Langkat, serta menjamurnya perjudian di berbagai tempat yang sampai sekarang juga tidak tersentuh aparat.
“Selagi masih marak tempat-tempat maksiat, sulit memperjuangkan sebutan mulia tersebut untuk Langkat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemkab sebagai intitusi formal yang bertanggung jawab atas perkembangan social, budaya, politik masyarakat harus menganggap ini sebagai tugas yang perlu diwujudkan bukan malah sebaliknya, menghilangkan nilai-nilai keislaman yang bisa menimbulkan kembali budaya kejahiliahan dengan tidak meng – optimalkan sarana-sarana yang menjadi sentral diskusi dan mengkaji Islam Lebih dalam, seperti contoh kongkritnya tidak mempungsikan gedung Islamic Centre dan belum adanya universitas Islam yang ada di Kabupaten Langkat. Ini adalah contoh sebagian kecil dari ketidak pantasan Langkat dengan julukan “kota pendidikan dan kegamaan”.
Pemkab juga perlu memvisualisasikan ini dalam bentuk program terbuka yang dapat diakses dan dijangkau semua kelas social masyarakat, sebagai panduan kongkrit dalam upaya mewujudkannya. Kalau perlu Pemkab membuat Desa binaan sebagai contoh dan miniatur perwujudan kota pendidikan dan keagamaan dalam skala kecil.
Disisi lain, diimbau kepada para pemimpin Langkat dan aparaturnya harus menjadi tauladan bagi masyarakat dan intitusi lain yang punya peran penting menciptakan nilai-nilai ini, terlebih-lebih pondok pesantren dan institusi agama lain seperti MUI. Bukan malah menjadi tunggangan politik praktis untuk kepentingan penguasa yang menghilankan nilai-nilai pendidikan dan keislaman.
“Sehingga dengan demikian, julukan kota pendidikan dan keislaman Sumut itu bukan sekedar slogan saja yang masih bersifat abstrak, tapi sebaiknya terarah dan Pemkab serta intitusi yang bernuansa religiutas punya peran strategis dalam proses mewujudkannya dan hal ini akan selaras dengan salah satu visi Bupati Langkat yakni Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius,” jelas Aidil. Berita Langkat, Ar
