Ikhyar Velayati : Perlu TAP MPR untuk Meredam Ideologi Trans Nasional

Ikhyar Velayati : Perlu TAP MPR untuk Meredam Ideologi Trans Nasional
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

MUDANEWS.COM, Medan – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait gugatan hasil Pilpres 2019, dan bisa di pastikan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan di umumkan sebagai Pres/Wapres terpilih oleh KPU priode 2019-2024.

Ketua Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap mengatakan ada 5 tugas terbesar Presiden Jokowi ke depan, yaitu Rekonsiliasi, menciptakan stabilitas politik dan keamanan bagi warga negara, Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menuntaskan dan membangun proyek infrastruktur yang lebih vital khususnya di daerah non jawa serta memperkuat dan membangun kerjasama regional dan internasional dalam bidang ekonomi dan pertahanan.

Membangun Rekonsiliasi sesama Anak Bangsa

“Ada 5 tugas mendesak Presiden Jokowi paska di tetapkan sebagai Presiden RI ke depan, pertama membangun Rekonsiliasi. Sesama anak bangsa. Pilpres 2019 melahirkan isu-isu primordial dan politik identitas menguat. Gesekan dan polarisasi sesama tokoh bangsa dan umat di akar rumput sangat terasa. Polarisasi tersebut terjadi bukan saja di tingkat nasional, bahkan sampai ke rumah tangga.

“Presiden Jokowi harus merangkul semua tokoh agama dan kaum nasionalis yang masih setia terhadap NKRI dan Pancasila untuk membangun bersama NKRI dalam satu ikrar. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, Berbangsa satu Bangsa Indonesia dan berbahasa satu, bahasa Indonesia serta berideologi satu, ideologi pancasila,“ kata Ikhyar, Medan, Sabtu (29/06/2019).

Ikhyar melanjutkan saya berharap pembentukan kabinet ke depan mencerminkan aura rekonsilisi dan konsolidasi Nasional. Jangan sampai gesekan paska pilpres dijadikan kelompok anti NKRI yang terpapar ideologi trans nasional menjadi momentum untuk melemahkan sendi sendi NKRI. Rekonsiliasi ini juga dalam rangka mengisolasi dan mempersempit ruang gerak kaum radikal di Indonesia yang mulai mengancam exitensi NKRI dan mulai massif di institusi negara mulai dari TNI, ASN dan juga generasi muda kampus (Universitas).

Untuk meredam potensi gerakan teroris lokal yang loyal terhadap ISIS Ikhyar yang juga di kenal sebagai aktivis 98 ini mengusulkan perlunya di bentuk TAP MPR sebagai payung hukum bagi aparat.

“Berkaitan dengan potensi bahaya dan massifnya gerakan ideologi Trans Nasional (ISIS, Wahabi, Al Qaeda, HTI) di wilayah Indonesia, maka di perlukan perlu payung hukum yang lebih jelas, tegas dan detail tentang larangan paham tersebut sehingga bisa menjadi pegangan dan acuan aparat hukum dalam menindaknya tetapi tetapi dalam koridor HAM dan Demokrasi. Saya mengusulkan untuk di buat TAP MPR berkaitan dengan pelarangan, penyebaran dan penggunaan atribut serta simbol simbol gerakan ideologi Trans Nasional tersebut, hal ini demi mencegah terjadinya perang saudara serta keberadaan NKRI yang berpaham demokrasi Pancasila,“ usul Ikhyar.

Menciptakan Stabilitas Politik dan Keamanan Bagi Warga Negara

Tugas mendesak kedua yang harus dilakukan Presiden Jokowi menurut Ikhyar menciptakan stabilitas politik dan keamanan bagi warga negara Indonesia.

“Bangkitnya extremisme di Indonesia ditandai dari maraknya pelaku pemboman di Geraja, tertangkapnya jaringan-jaringan teroris serta massifnya penyebaran ideologi trans nasional di berbagai institusi negara, kampus serta rumah ibadah. Dari penyidikan dan penyelidikan aparat hukum sejumlah pelaku memiliki hubungan dengan kelompok teroris lokal yang loyal kepada ISIS,” bebernya.

Ikhyar menjelaskan, situasi ini merupakan tantangan bagi pemerintah Jokowi untuk menciptkan iklim demokrasi dan investasi. Presiden Jokowi di harapkan dapat meningkatkan anggaran keamanan dan pertahanan untuk melakukan upaya kontra terorisme yang intensif. Undang-undang anti-terorisme yang disahkan tahun lalu sudah bisa di terapkan oleh pemerintah secara konsekwen dan bertanggung jawab dalam perang melawan terorisme, yang memungkinkannya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti program deradikalisasi dan pemetaan wilayah yang rawan radikalisme. Peraturan tersebut juga mengamanatkan militer untuk membantu polisi memerangi terorisme.

Menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi

Ikhyar menilai sebenarnya Jokowi telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan hingga di bawah 10 % dari populasi dan ini merupakan prestasi yang spektakuler.

“Pengurangan tingkat kemiskinan di bawah 10% merupakan prestasi Jokowi yang belum pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya. Di Masa Pemerintahan Nawacita Jokowi harga tetap redah dan berhasil menciptakan lebih dari 10 Juta pekerjaan,” ujarnya.

“Tantangan ke depan adalah mempercepat ekspansi ekonomi di tengah resiko external seperti ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dan perlambatan pertumbuhan global. Untuk itu Presiden Jokowi harus melakukan langkah langkah memangkas impor bahan bakar dan meningkatkan ekspor manufaktur,” tegas Ikhyar.

Menuntaskan dan Membangun Proyek Infrastruktur yang Lebih Vital

Ikhyar mengharapkan penyelesaian proyek infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja harus sinerjis, karena hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Kabinet mendatang harus segera menyelesaikan proyek infrastruktur yang lebih vital yang menjadi landasan bagi iklim investasi. Proyek infrastruktur ini terbukti mampu menekan cost produksi sehingga harga di pasaran lebih murah dan kompetitif. Yang perlu di benahi ke depan agar dapat menstimulus terbangunnnya pengusaha lokal, dapat menyerap tenaga kerja serta punya efek domino ke masyarakat, ke depan perlu di libatkan perusahaan lokal lebih banyak lagi serta menggunakan proyek padat karya untuk menghasilkan peluang kerja yang lebih luas bagi rakyat Indonesia serta meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat,” harapnya.

Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

Ikhyar mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih agresif lagi untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan di tingkat regional dan internasional.

“Dalam menyikapi dinamika ekonomi dan keamanan di dunia internasional saat ini, Presiden Jokowi perlu memperkuat kerjasama regional dan internasional termasuk dengan China, Rusia bahkan Amerika Serikat. Di tengah meningkat kebijakan proteksionisme ekonomi negara besar seperti Amerika, Indonesia harus memainkan peran yang lebih besar. Kerjasama tersebut di abdikan untuk kepentingan dan keuntungan negara. Philosofi strategi ekonomi “Tidak perlu kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus, perlu di contoh dan di jalankan”.

“Selain itu dalam bidang keamanan kerja sama regional dan internasional dalam penanggulangan terorisme juga harus menjadi prioritas. Janji untuk memerangi terorisme dengan anggota ASEAN dan negara-negara lain, termasuk China, Rusia, Australia dan AS. Presiden Jokowi harus lebih extra untuk mendapatkan kepercayaan dari negara luar di forum regional dan internasional,“ jelas ikhyar. Berita Medan, IH

.