MUDANEWS.COM – Jelang 2017 menyelinap masuk ke ruang peristirahatan abadinya, tepatnya 20 Desember 2017 lalu, saya undang sejumlah sahabat dari berbagai daerah. yang datang antara lain dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
Setelah mendiskusikan beberapa hal aktual dan prinsip, saya kemudian sampaikan satu agenda strategis yang mendasari undangan pertemuan hari itu. Yaitu tentang kepemimpinan nasional dan daerah. Saya sampaikan tiga hal, yaitu prinsip, inti dan solusi aksi dari agenda strategis itu.
Pertama, PRINSIPnya. Bahwa sebagai “pemberi kado terindah” bernama Indonesia, umat Islam bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kepemimpinan nasional maupun daerah di negeri tumpah-darah para syuhada bersyahadatain ini. Dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Untuk nusa, untuk bangsa, untuk umat. Dan itu tanggungjawab kesejarahan umat Islam, sepanjang masa.
Kedua, INTInya. Bahwa sebagai “pemegang rinci” kedaulatan Indonesia, umat Islam bertanggungjawab mencari lalu memilihkan pemimpin terbaik, bukan hanya memilih pemimpin. Dua dimensi berbeda ini sangat penting dan mendesak untuk disadari bersama.
Dalam konteks demokrasi modern, umat Islam Indonesia sudah terlibat optimal dalam 3 dari 5 prosesi penting pemilihan pemimpin. Yaitu (1) menyediakan ruang demokrasi dan (2) menggodok potensi dasar kepemimpinan, dua prosesi di awal, serta satu lagi prosesi di akhir yakni (5) memilih. Akan tetapi umat Islam belum terlibat dalam dua prosesi penting yang sangat menentukan : (3) mencari calon-calon pemimpin untuk diajukan dalam kontestasi demokrasi, dan kemudian (4) memilihkan calon pemimpin untuk dipilih oleh rakyat.
Sejauh ini umat Islam Indonesia hanya tinggal memilih diantara calon pemimpin yang sudah dipilihkan oleh “kolaborasi segitiga” : parpol, pemilik modal, ditambah lembaga survei. Itu terjadi di Pilpres, Pileg dan Pilkada.
Konsekuensi dari hanya tinggal memilih itu bertingkat. Antara lain, wilayah otoritas politik umat Islam menjadi sangat sempit—secara ilustratif, hanya sebatas Bilik Suara: ruangnya seluas 1 meter persegi, selama hanya 3 – 7 menit. Wilayah otoritas itu juga sangat dipersempit, hanya sebatas memilih calon pemimpin yang sudah dipilihkan—secara ilustratif, “kolaborasi segitiga” itu memilihkan 1 – 5 pasangan calon, lalu dari situlah umat Islam memilih termasuk jika tidak ada diantara pasangan calon tersebut yang cocok dengan kriterianya.
Lantas, harus bagaimana? Sebagai “pemegang rinci” kedaulatan sekaligus “pemegang saham” mayoritas demokrasi, umat Islam Indonesia seharusnya terlibat optimal pada seluruh prosesi berdemokrasi itu, termasuk mencari lalu memilihkan pemimpin terbaik untuk Indonesia. Ya itu Presiden, ya itu Gubernur, ya itu Bupati, ya itu Walikota. Begitupun terhadap Senator dan Legislator.
Bagaimana mekanismenya? Salah satu yang terpenting dan sangat mungkin adalah dengan mengoptimalkan keberdayaan Ulama, Tokoh dan Ormas Islam.
Ketiga, SOLUSI AKSI dari agenda strategis itu. Yaitu akan segera dilaksanakan roadshow nasional dengan tema sentral “INDONESIA MENCARI PRESIDEN BARU”. Pelaksanaan kegiatan ini in sya Allah dimulai Januari 2018, dengan melakukan roadshow dari provinsi ke provinsi, serta berharap keterlibatan perwakilan umat Islam dan stakeholder demokrasi secara luas di setiap daerah.
Sebagai breakdown inspiratif dari tema sentral roadshow tersebut, sangat terbuka kemungkinan ikhtiar pencarian Presiden baru ini meluas sampai pada pencarian Gubernur, Bupati, Walikota, Senator dan Legislator yang lurus syahadatainnya. Para calon pemimpin terbaik yang sungguh-sungguh pro-NKRI dan pro-Islam, pro-bangsa sekaligus pro-umat, yang menyatakan “Kita Indonesia, Kita Muslim” dengan ikhlas dan penuh amanah. Insya Allah…..
Salam takzim,
Penulis adalah A M Iqbal Parewangi
• Anggota DPD RI – MPR RI
• Pendiri Madrasah Siyasah Cendekia (MSC)
• Inisiator Gerakan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masjid, Majelis Daurah Siyasah, dan Gerakan Gen-SHAF
