MUDANEWS.COM, Batubara – Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Pemantau Pembangunan Daerah (FP2D) Geruduk Kantor Kejaksaan Negeri Batubara, yang terletak di Desa Pahang Kecamatan Talawi, Batubara, Kamis (19/10/2017).
Kehadiran massa itu mendesak Kejari Batubara untuk segera menyelesaikan sejumlah Kasus Korupsi di Bumi Sejahtera Berjaya yang sedang diproses oleh Kejari, selain mendesak masa juga menyampaikan sejumlah laporan dugaan tindak pidana Korupsi di Kejari Batubara.
Menurut Koordinator Aksi FP2D Ahmad Fatih Sultan, pihak meminta Kejari Batubara untuk memanggil dirut RSUD Batubara dr Trisna Chairawaty, M.ked (DV,Sp,.Dv) selaku Plt.Dir RSUD BatuBara yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran yang diduga telah menyelewengkan belanja pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Sebesar Rp.800.000.000 Ta. Anggaran 2016, sehingga krisis Obat-obat di RSUD Batubara terus berlanjut.
“Untuk apa ada RSUD Batubara, jika orang yang sakit harus membeli obat harus keluar dari lingkungan RSUD, kemana uang Rakyat (red-APBD), teriak masa, copot dan tangkap Dirut RSUD teriak masa dengan penuh semangat.
Selain menyinggung pelayan RSUD yang dinilai tidak sesuai dengan cita -cita pembangunannya, Sultan juga menyinggung terkait, pembangunan gedung kantor BPPKB sebesar 472.500.000.
Meminta kepada seluruh aparat penegak hukum, untuk dapat menyelesaikan kasus Dugaan korupsi dijajaran dinas peternakan Batubara terkait pengadaan belanja bibit sapi jantan lokal sebesar 199.800.000, pengadaan bibit ternak kambing sebesar 189.160.000, penyuluhan kwalitas gizi dan pakan ternak sebesar 103.805.000 Ta.Anggaran 2016 yang diduga banyak kejanggalan dan pelanggaran hukum.
Meminta seluruh aparat penegak hukum, untuk dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi dijajaran Dinas Perikanan terkait pembangunan Cold Strorage Ta. Anggaran 2014 senilai Rp. 1.344.263.000.00, embangunan jembatan Cold Storage senilai 171.461.000, pembangunan sumur bor di gedung Cold Strorage di Kec, Medang Deras pada tahun 2016 sebesar 100.000.000, pembangunan pengerasan lahan Cold Strorage sembesar 140.000.000 Ta anggaran 2016.
“Kami akan terus pantau proses hukumnya. Kami berharap pihak kejaksaan Negeri Batubara untuk tidak bermain mata dalam menyelidiki semua kasus ini, hingga nantinya mendapatkan status hukum yang tegas terhadap, Kepala BPPKB Batubara yang melibatkan Budianto, Serta Direktur RSUD Batubara.
“Kami mengajak kepada semua publik dan elemen di Batu Bara untuk terus konsisten dalam melakukan kontrol sosial dalam menjalankan roda pemerintahan, demi terciptanya pembangunan Batubara yang lebih baik, tanpa adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” cetusnya Ketua FP2D Sultan.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Batubara, Muhammad Haris mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi di Batubara. Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terkait laporan-laporan yang telah diterimanya. Sayangnya, Haris tidak menjelaskan secara rinci mengenai kasus laporan-laporan yang dimaksud apa-apa saja.
“Ada banyak item penting yang sedang kami telaah. Bahkan saat ini kami (Kejari) sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah oknum-oknum yang dicurigai melakukan praktik korupsi di SKPD Batubara. Tentunya, Kejari tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi,” kata Haris saat dikonfirmasi langsung di ruangan kerjanya.
“Mudah-mudahan dalam 30 hari kedepan sudah ada peningkatan penyelidikan di BPPKB. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi koruptor di Batubara,” kata Haris.
Dan terkait dengan permasalahan lainnya, masih kita telaah dan teliti lebih lanjut, Haris juga meminta kerja sama yang baik, bagi seluruh masyarakat Batubara dalam hal pemberantasan korupsi di Batubara. Berita Batubara, Erwin
 Geruduk Kantor Kejaksaan Negeri){kind=link}