MUDANEWS.COM, SIJUNJUNG – Kabupaten Sijunjung kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memperoleh penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral ( EPSS ) tahun 2024.
Penghargaan itu diberikan karena pemerintah Kabupaten Sijunjung dinilai memiliki Indeks pembangunan statistik terbaik di tingkat Sumbar.
Selain Sijunjung, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumbar yang memiliki indeks pembangunan statistik terbaik juga diberikan kepada Pemprov Sumbar. Kabupaten Agam, Pasaman, Kota Payakumbuh dan Kota Solok.
Penyerahan Penghargaan diserahkan oleh Plh.Sekda Provinsi setelah pelaksanaan Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-96 di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat.
Penerimaan penghargaan itu diwakili oleh Kadis Kominfo, David Rinaldo dan Kabid Statistik Persandian Dewi Mayza Lenny. Pada kegiatan itu juga diserahkan laporan hasil evaluasi sektoral statistik tahun 2024.
Kepala Dinas Kominfo Sijunjung, David Rinaldo mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh sektor yang terlibat hingga capaian tersebut bisa diraih Kabupaten Sijunjung.
“Alhamdulillah, ini tentunya berkat kerjasama semua pihak hingga menghasilkan sebuah prestasi bagi Kabupaten Sijunjung yang kita cintai. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih baik lagi membangun Sijunjung,” tuturnya, Senin (28/10).
Untuk diketahui, indeks pembangunan statistik adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral.
Hal itu bertujuan agar dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
“Kita berharap capaian indeks pembangunan statistik di Kabupaten Sijunjung bisa terus meningkat, tentunya dengan perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaannya,” terangnya.
Dengan memiliki indeks pembangunan statistik yang baik akan memberikan dampak terhadap kebijakan dan arah pembangunan daerah secara menyeluruh, baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga nagari/desa. (*)