MUDANEWS.COM, Pamekasan – Dinilai sistem pemilihan ormawa tidak demokratis dan menjadi monarki, sekelompok mahasiswa Insititut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura) yang tergabung dalam Komunitas Peduli Kampus (KPK) gelar Audiensi di Kantor Rektor IAIN Madura, Provinsi Jawa Timur, Senin (10/05/2021).
Ketua Umum KPK, Syuhud Syayadi Amir mengatakan tujuan diadakan audiensi dengan pimpinan kampus ialah untuk meminta kejelasan sistem pemilihan Demokrasi Kampus yang dalam hal ini, pemilihan pemilwa dinilai terkesan tidak demokratis.
“Kami ingin semua mahasiswa dapat berpartisipasi dalam pemilihan politik, karena kampus cara pemilihannya (pemilwa) tidak demokratis, tentu kami kecewa, demokrasi kita tertutup,” kata Syuhud.
Pemuda kelahiran Sampang yang akrab disapa Syuhud ini, mengatakan kongres harus terbuka bagi seluruh mahasiswa IAIN Madura.
“KPK bukan atas nama golongan namun sebuah gerakan intelektual dan aspirasi mahasiswa, bagaimana kongres yang akan datang menggambarkan kongres yang terbuka bagi mahasiswa dan harus dipublikasikan.
Sementara Sekertaris KPK, Imam Turmidzi mengatakan selama kuliah sebelum adanya Covid-19 sistem pemilihan politik kampus tidak menggambarkan kampus sebagai miniatur negara.
“Kenapa pimipinan harus mengaitkan dengan Covid-19 sistem pemilihannya dibatasi, dari dulu sistem pemilihannya sudah tidak demokratis, kenapa harus ada peta politik kampus, banyak mahasiswa yang tidak tahu sema I itu apa, Dema itu apa dan sebagainya, ” terang Imam.
Lebih lanjut, kampus sudah tidak menggambarkan miniatur negara yang sudah jelas jelas dianggap sebagai semi otonom. Pimpinan mengatakan memiliki kebijakan dalam memutuskan hasil kongres namun kenapa kebijakannya dari kemaren tidak digunakan.
Salah satu anggota KPK, Darul Arkom menilai sistem pemilihan demokrasi kampus tidak sesuai dengan harapan mahasiswa karena tidak dapat dipilih oleh semua mahasiswa IAIN Madura.
“Seperti DEMA atau Presma yang hanya dipilih oleh sekelompok mahasiswa saja, HMPS misalnya yang dapat memilih,” tandasnya.
Sementara Pimpinan Kampus, Mohammad Kosim mengatakan tidak berfikir siapa yang jadi meskipun terkadang lepas kontrol.
“Kami tidak pernah berfikir siapa yang jadi, kadang kami lepas kontrol terhadap mereka (Kongres) makanya ke depan yang menjadi perhatian kita untuk dievaluasi adalah Dekan harus terlibat,” ujarnya.
Dikatakan, Kosim sapaan akrabnya akan menerima masukan dari semua mahasiswa agar yang menjadi masukan dari mahasiswa dapat dipertimbangkan.
“Selama tidak ada laporan ini ke saya, maka tidak ada tindakan, karena ini ada laporan maka akan ada tindakan, ini menjadi masukan dari KPK, yang nantinya bisa disampaikan ketika kami akan memutuskan dan mempertimbangkan hasil kongres agar sesuai harapan dengan mahasiswa,” tegas Kosim.
Lebih lanjut, Kosim mengatakan untuk mengubah sistem pemilihan di tengah jalan tidak bisa dirubah karena sudah terlanjur berjalan, nanti bisa diubah di kongres.
”Setelah ada masukan dari teman-teman mahasiswa, maka di Kongres nanti bisa ditindak lanjuti. Dirinya pun mengapresiasi atas masukan yang diberikan oleh mahasiswa yang tergabung di KPK,” sambungnya.
“Terima kasih masukannya, meskipun menjelang Lebaran, kalian masih peduli akan kampus,” pungkasnya.
(Hanafi)
