MUDANEWS.COM, Medan – Anda yang mengalami masa Orde Baru atau sebelum tahun 1998, tentu masih ingat dengan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI atau lebih dikenal film G30S/PKI.
Di masa Orde Baru, film ini wajib diputar oleh semua stasiun televisi setiap tanggal 30 September.
Film ini dibuat untuk mengenang peristiwa kelam pembunuhan 6 jenderal dan satu perwira TNI atau yang lebih dikenal sebagai Pahlawan Revolusi.
Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira itu terjadi pada 30 September malam atau 1 Oktober dini hari pada tahun 1965.
Memasuki Orde Reformasi, kewajiban menayangkan film G30/SPKI ini dihentikan. Pro kontra pun muncul terutama soal kebenaran isi cerita dalam film tersebut.
Di luar pro kontra yang terjadi, berikut fakta tentang film G30S/PKI sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Senin (28/9/2020):
Tayang Perdana Tahun 1984
Film Penumpasan Pengkhianatan G30 S PKI dirilis perdana pada 1984. Film yang diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PFN) ini tayang di bioskop dan wajib ditayangkan di TVRI setiap 30 September malam.
Mengutip Intisari, film ini diakui para pembuatnya sebagai docudrama atau drama dokumenter, bukan dokumenter.
Sebagian besar adegan dibuat dalam rekaan ulang, walaupun ada juga beberapa bagian (sangat sedikit) berupa dokumentasi.
Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer.
Adapun jalan cerita film ini didasarkan pada buku Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI yang ditulis oleh sejarawan militer, Nugroho Notosusanto.
Film dengan Biaya Produksi Termahal di Masanya
Proses produksi film G30S/PKI menghabiskan biaya sebesar Rp 800 juta.
Angka tersebut terbilang terbesar untuk produksi film di masa itu.
Dikutip dari pemberitaan Intisari pada 20 September 2017, mungkin 10 kali lipat dalam nilai mata uang di tahun 2017.
Tak Lagi Wajib Ditayangkan Sejak 1998
Film ini kemudian dihentikan kewajiban penanyangannya pada Oktober 1998 seiring jatuhnya kekuasan Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Mengutip Intisari, ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, 21 Mei 1998, mulai banyak pihak mengkritisi film ini.
Film yang sejak semula memang tujuannya sebagai film propaganda di era pemerintahannya.
Ini diperkuat oleh hasil riset beberapa sejarawan yang baru terungkap setelah Presiden Soeharto berhenti.
Dari rujukan-rujukan yang diperoleh Imelda Bachtiar, penulis memor kesejarahan, yang dimuat di Intisari, setidaknya ada tiga tokoh sentral yang berperan dalam dihentikannya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.
Mereka adalah almarhum Marsekal Udara Saleh Basarah, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono.
Majalah Tempo menulis, Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono saat itu mengatakan, ia pernah ditelepon Marsekal Udara Saleh Basarah, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU (1973-1977) sekitar bulan Juni-Juli 1998.
“Beliau keberatan karena film itu mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa itu (30 September),” kata Juwono ketika diwawancarai 28 September 2012.
Sebagai menteri pendidikan kala itu, Juwono meminta kepada para ahli sejarah untuk meninjau kembali kurikulum pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA, khususnya yang memuat peristiwa-peristiwa penting.
Supaya informasi yang diperoleh siswa didik lebih berimbang.
Ada pun Menteri Penerangan saat itu, Letjend (Purn) TNI Yunus Yosfiah mengatakan, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika Reformasi.
“Karena itu, tanggal 30 September mendatang, TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI,” ujar Yunus seperti ditulis dalam harian Kompas, 24 September 1998.
Kualitas Film Dipuji
Mengutip Kompas.com, terlepas dari kebenaran konten cerita yang ditawarkan, film ini menyuguhkan karya sinematografi dan seni peran yang paripurna.
Ditambah, efek warna dan suara mencekam membuat penontonnya terbawa dengan suasana kelam saat itu.
Salah satu sinematografer yang juga seorang sutradara film The Origin of Fear (2016), Bayu Prihantoro Filemon, membagikan pandangannya.
Menurut Bayu, sejumlah adegan kekerasan dengan latar suara yang mencekam membuat film itu menyerupai film horor.
“Film ini bisa saya sebut ‘horor paripurna’,” kata Bayu.
“Karena film ini, dengan segala keterbatasannya, berhasil menebar teror sekaligus menjadi trauma generasi,” kata sutradara yang memenangkan Best Short Film di Art Film Fest Kosice di Slovakia pada 2017 ini.
Baca: Bantah Dicopot Karena Putar Film G30S/PKI, Gatot Nurmantyo : Sudah Waktunya Berhenti
Bayu melanjutkan, film yang merupakan proyek pemerintah ini mampu mewujudkan realitas film menjadi realitas nyata di dalam kehidupan sehari-hari.
Sutradara yang karyanya juga masuk dalam nominasi Best Short Film di Venice Film Festival ini menyebutnya sebagai pseudomemory sejarah bangsa.
Menurut Bayu, hal itu berhasil dicapai meskipun film ini masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai sisi.
“Dari sisi teknis, termasuk perihal efek suara, kualitas akting, sudut pengambilan gambar, dan musik, film Pak Arifin tersebut tentu saja tetap ada kekurangannya,” kata Bayu.
“Saya tumbuh dengan bahasa-bahasa film yang lebih modern dibandingkan dengan apa yang ada di film tersebut,” ujar Bayu, yang juga berprofesi sebagai dosen.
Jalan Cerita dan Beberapa Adegan Tua Perdebatan
Pasca-Orde Baru runtuh, sejumlah pihak menyoroti kebenaran cerita film G30S/PKI.
Sejumlah adegan dan penggambaran sosok dalam film juga dipertanyakan karena dianggap tak sesuai dengan kenyataan.
Di antaranya adalah soal adegan DN Aidit merokok.
Mengutip Intisari, menurut anak DN Aidit, Ilham Aidit, penggambaran ayahnya merokok tidaklah benar.
Namun, majalah Intisari yang terbit pada Maret 1964 berisi keterangan yang sebaliknya.
Intisari yang melakukan wawancara dengan DN Aidit selama dua jam itu menerangkan bahwa tokoh PKI tersebut banyak minum, merokok, dan menikmati secangkir kopi pahit.
Perwira TNI yang menjadi eksekutor Aidit bercerita saat penangkapan Aidit di Solo.
Ada puntung rokok yang sempat dinikmatinya.
Sebelum dieksekusi mati, Aidit juga sempat meminta rokok kepada petugas pemeriksa.
Adegan lainnya yang dipersoalkan adalah mata dicongkel yang dinilai tak sesuai dengan fakta.
Imelda Bachtiar, penulis memor kesejarahan, mewawancarai dr Liem Joe Thay yang kemudian lebih dikenal dengan Prof Arief Budianto, kini telah almarhum, Guru Besar Kedokteran Forensik UI.
Ia salah seorang dokter non-militer yang saat itu diminta bergabung dengan Tim Kedokteran ABRI untuk memeriksa mayat enam perwira tinggi dan satu perwira pertama korban, pada malam 4 Oktober sampai dini hari 5 Oktober 1965.
Bagian terpenting dari wawancara itu yang juga dikutip oleh Julius Pour dalam bukunya Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang (Penerbit Buku Kompas, 2010) adalah ketika Prof Arief menyatakan, “Satu lagi, soal mata yang dicongkel. Memang, kondisi mayat ada yang bola matanya copot, bahkan ada yang sudah kontal-kantil. Tetapi itu karena sudah tiga hari terendam air di dalam sumur dan bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa ulang dengan saksama tapi matanya dan tulang-tulang sekitar kelopak mata. Apakah ada tulang yang tergores? Ternyata tidak ditemukan…”
Agus Surono bertanya pada Prof Arief, mengapa di film ada adegan penyiksaan yang sadis dengan mencungkil bola mata, “Itu semua tidak ada, pemeriksaan mayat membuktikannya. Film itu kan propaganda Orde Baru,” demikian Prof Arief.
Sumber : Tribunnews.com
