Mudanews.com, Medan – Ketua Bidang Pertanian dan Pertanahan DPP ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia) Ir. Abdullah Rasyid ME., menyambut baik Program dari Presiden Prabowo yang akan memutihkan hutang 6 Juta Petani dan Nelayan di Indonesia.
“Program Presiden Prabowo ini akan sangat membantu Petani dan Nelayan. Kami juga berharap agar UMKM yang sebagian besar adalah Kaum Bumiputera segera mendapat giliran, terutama sektor informal yang selama ini menjadi penopang Ekonomi Indonesia,” terang Abdullah Rasyid.
Lanjut Abdullah Rasyid menerangkan, Hal tersebut sangat di butuhkan untuk meringankan benan para Petani, Nelayan dan pelaku UMKM yang sering kali terkendala terkait permodalan.
“Program Presiden Prabowo tentu sangat diperlukan, seperti yang diketahui para Petani, Nelayan dan pelaku UMKM sering sekali terkendala permodalan, pada akhirnya mereka terlibat dan terpaksa datang untuk berurusan ke Lintah Darat (Rentenir) dalam memulai usaha,” ungkap Rasyid.
“Jadi pemutihan hutang ini akan menjadi titik balik bangkitnya Ekonomi Indonesia, inilah saatnya Petani, Nelayan dan para pengusaha Pribumi berjaya untuk serta memajukan perekonomian dan menghidupkan kembali semangat di masyarakat,” tegasnya.
di Kutip dari pemberitaan Media Nasional, Bahwasannya Presiden Prabowo telah menugaskan Anggito untuk mengumpulkan Rp 600 T Per Tahun untuk Kas Negara,
Hashim menyebut itu semua adalah hutang masa lalu petani dan nelayan. Ada yang merupakan hutang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.
Besaran utangnya juga diklaim tak besar. Namun Hashim menyebutkan, bahwa hutang petani dan nelayan ke perbankan itu hanya di kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta.
“Ternyata semua hutang ini sudah lama dihapus bukukan dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit,” terang Hashim.
“Mereka pinjam ke mana-mana, Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol sekitar 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, tak perlu pinjol. Kita masih punya hati nurani. Kita dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini ketahui pada tahun 2023 lalu dan Prabowo setuju harus di putihkan atau dihapus,” ujarnya.
Penghapusan hutang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Persiden Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.