Mudanews.com, Medan – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum dimulai demikian juga dengan kampanyenya, namun sudah mulai ada berbagai bentuk baliho, selebaran, gerakan demonstrasi, ataupun pemberitaan di media sosial dan media online yang mejurus pada black campaign atau kampanye hitam.
Seperti di Sumatera Utara misalnya, dengan ada gerakan yang menyudutkan salah satu Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara marak terjadi belakangan ini. Media yang digunakan pun bermacam ragam, dari spanduk, baliho, poster, pemberitaan online, hingga aksi demonstrasi.
Melihat situasi itu, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) Yusril Mahendra Butarbutar meminta agar masyrakat tidak dengan muda terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena akan berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa.
“Saya mengajak, meminta dan berharap agar masyarakat tidak terprovokasi dengan segala bentuk gerakan kampanye hitam yang menyudutkan salah satu calon Gubsu. Karena itu bisa mengikis persatuan kita,” ucap Yusril pada media di Sekretariat Badko HMI Sumut, Selasa (27/08/2024).
Yusril melanjutkan, gerakan kampanye hitam sangat membahayakan keharmonisan dan kebhinekaan dalam bermasyarakat. Karena memungkinkan memicu gerakan serupa yang dapat menyebabkan konflik horizontal. Ia tak ingin masyarakat menjadi korban atas kepentingan politik para calon kepala daerah.
“Bila gerakan kampanye hitam itu terus-terusan dilakukan bisa membahayakan keharmonisan masyarakat Sumut. Bukan tak mungkin ada gerakan – gerakan tandingan yang menyudutkan calon lain sehingga terjadi gesekan grass root (akar rumput,” terangnya.
Yursil menuturkan, bila memang ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan salah satu calon gubernur, dia meminta agar hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk menanganinya. Tidak perlu ada gerakan yang berpotensi memperkeruh perdamaian di Sumut.
“Jangan nodai pesta demokrasi di Sumut ini dengan narasi kebencian, hoax dan fitnah. Itu tidak sehat dalam berbangsa bernegra. Bila memang ada dugaan masalah hukum terhadap salah satu calon, kita serahkan saja kepada pihak berwenang, mereka lebih mengerti soal itu. Ya kita perca lah dengan pihak penegak hukum kita,” katanya.
Terakhir, Yusril berharap agar Pilkada di Sumut harus menjadi ajang yang penuh gagasan untuk memajukan provinsi yang heterogen tersebut. Sehingga, katanya, masyarakat Sumut bisa menentukan pilihan atas dasar gagasan para calon, bukan karena faktor kebencian, berita bohong dan fitnah.
“Pilkada Sumut ini harus dipenuhi gagagsan para calon, ide, dan tujuan. Supaya masyarakat benar-benar merasakan pesta demokrasi yang penuh kebahagiaan dan kedamaian serta menentukan pilihan karena pikiran dan harapannya. Bukan karena terpengaruh pada ujaran kebencian, berita bohong dan fitnah. Mari sama-sama berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” tandas Yusril.