MUDANEWS.COM, Pematangsiantar – Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri kegiatan seminar nasional serta penyerahan LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP) Semester II Tahun Anggaran 2023 dibuka oleh langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan menghadirkan pimpinan lembaga negara, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, kepala daerah, sekretariat jenderal kementerian/ lembaga, BUMN, dan sekretariat daerah. Jakarta, Senin (08/07/2024)
Kegiatan acara diselenggarakan di Jakarta Convention Center jakarta pusat dengan dihadiri langsung Presiden RI Ir H Joko Widodo dan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.
BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023.
Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.
Untuk memastikan keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghindari kerugian negara.
Hasil pemeriksaan tersebut pun kemudian disampaikan ke instansi berwenang. Salah satu dampak positif dari upaya ini adalah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 55,97 triliun rupiah 2015-2023 yang menunjukkan komitmen kuat.
Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” kata Isma dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta.
Dalam seminar itu juga, hadir sebagai keynote speech Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Seminar juga akan berlangsung dengan narasumber Anggota V BPK RI, Menteri Keuangan, dan Meteri Dalam Negeri.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan.
“Saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah taun ini,” katanya.
“Sudah sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara,” ujarnya.
Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan.
Presiden Jokowi menekankan penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi Wali Kota dr Susanti mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua BPK RI tersebut akan menjadi pedoman kami untuk lebih optimal dalam tertib administrasi dan berkomitmen, sebagai mana kita ketahui Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah mendapat tiga kali WTP terhitung mulai tahun 2022 oleh sebab itu mari bersama sama kita pertahankan prestasi ini untuk tahun tahun kedepannya.