MUDANEWS.COM, Medan – Dalam Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut setebal 14 halaman yang dibacakan oleh Delpin Barus pada Sidang Paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan pada Selasa (18/8/2020) tentang Ranperda LPJP Gubsu TA 2019 ada 7 poin penting terkait langsung dengan kebutuhan rakyat Sumut yang diperjuangkan dan diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut.
Ketujuh poin tersebut antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Nelayan, Infrastruktur, Pariwisata dan Pendataan.
Di sektor Pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang pertapakannya belum bersertifikat, kemudian diminta kepada Gubsu untuk menyediakan pertapakan baru untuk pendirian kelas dan sekolah baru, serta memberikan subsidi dan beasiswa kepada siawa berprestasi dan kurang mampu.
Untuk sektor kesehatan Fraksi menilai bahwa Pandemi Covid-19 telah membuka mata kita ternyata kondisi infrastruktur dan fasilitas kesehatan disetiap Rumah Sakit tidak siap dalam menghadapi bencana kesehatan, oleh karena itu, Gubsub diminta untuk tidak main-main dalam mengelola kesehatan untuk rakyat
Kemudian disektor pertanian Fraksi meminta Gubsu untuk menganggarkan alih tekhnologi pertanian yang lebih moderen dan menyediakan lahan-lahan pertanian sebagai kesiapan Pemrovsu dalam menghadapi ketahanan pangan yang saat ini masih sangat lemah.
Disektor Nelayan, diharapkan kepada Pemrovsu untuk membantu kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap ikan untuk direalisasikan ditahun anggaran berikutnya.
Infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang dirasakan sangat tidak nyaman dilintasi oleh pengguna jalan juga menjadi pokok perhatian yang serius oleh Fraksi PDI Perjuangan, selain itu tidak ada anggaran untuk membuka jalan baru yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi.
Demikian juga disektor pariwisata, Fraksi menilai bahwa sektor ini merupakan aset yang dapat mendulang PAD yang cukup besar karena Sumut punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak dikelola secara maksinal oleh Pemprovsu, karena itu Fraksi meminta kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh mengelola seluruh aset wisata daerah Sumut.
Terakhir adalah persoalan pendataan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan menilai soal pendataan ini sangat urgen dan berhubungan langsung dengan rakyat, terbukti saat pandemi COVID-19 Pemrovsu tidak punya data tentang rakyat miskin dan rakyat yang layak menerima bantuan.
“Ketujuh persoalan kerakyatan ini akan menjadi fokus Fraksi PDI Perjuangan dalam setiap pembahasan anggaran dan perundang-undangan, ini sebagai bukti komitmen PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik,” pungkas Mamgapul Purba.
