Jumlah Korban Covid Meningkat, HMI Desak KPK untuk ‘Turun’ ke Sumut

Remaja Surau Darul Mukmin dan BKS
Ketua Umum Badko HMI Sumut, M Alwi Hasbi Silalahi

MUDANEWS.COM, Medan – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) M Alwi Hasbi Silalahi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk segera melakukan pengawasan dan investigasi terkait anggaran untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sumut.

“Kita mendesak KPK segera untuk turun ke Sumut melakukan investigasi terkait anggaran penanganan Covid-19,” tegas Hasbi saat ditemui di Sekretariat HMI Sumut, Jalan Adinegoro 15, Senin (13/07/2020).

Desakan yang dilayangkan kepada KPK tersebut dikarenakan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahap I sekitar senilai setengah milyar itu adalah jumlah yang besar. Katanya, harusnya dengan jumlah yang tidak sedikit itu penanganan Covid-9 bisa lebih maksimal dan jumlah korban yang jatuh jadi minimal, bukan malah sebaliknya.

“Bagaimana tidak, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 ini bukan sedikit, tapi korban yang jatuh tiap harinya semakin bertambah. Hingga saat ini di Sumut data yang kami terima, Pasien Dalam Pantauan (PDP) itu sejumlah 276 orang, Positif itu sebanyak 2284 orang, meninggal itu sebanyak 120 orang dan yang sembuh itu 542 orang. Jum’at kemarin jumlah korban positif itu masih 2197, ini berarti setiap harinya jumlah yang positif meningkat sebanyak hampir 50 orang,” ujar alumni mahasiswa Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini.

Lanjutnya, dengan grafik korban yang jatuh terus meningkat ia menduga anggaran penanganan Covid-19 untuk tahap I ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Ia khawatir di tengah kondisi ancaman bagi keselamatan masyarakat seperti ini ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dan bahkan mengganggu sistem keuangan.

“Grafik korban yang jatuh terus meningkat, anggaran Covid-19 tahap I dialokasikan kemana, berarti anggaran itu tidak dimanfaatkan dengan baik, dan kita juga khawatir bila ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini, misalnya ada tindak pidana korupsi pada anggaran Covid-19 tahap I ini,” katanya.

Terakhir ia mengatakan Provinsi yang dipimpin Edy Rahmayadi itu juga sedang menyiapkan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 tahap II. Diungkapkannya, jumlahnya juga tidak sedikit dengan tahap I, yaitu sekitar Rp. 500 milyar yang bersumber dari APBD Sumut tahun 2020, untuk itu ia meminta KPK segera berkunjung ke Sumut untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

“Anggaran untuk penanganan Covid-19 tahap II sedang disiapkan Pemprovsu. Nilainya juga bukan sedikit, sekitar Rp. 500 milyar, bila dilihat dari realisasi anggaran Covid-19 tahap I, KPK harus segera turun ke Sumut, supaya tidak ada penyelewengan anggaran, kita menduga anggaran itu tidak dimaksimalkan untuk penanganan Covid ini, karena korban terus bertambah juga tidak adanya kepastian Pemprovsu dalam penanganan Covid-19 ini,” tandas Hasbi. Berita Medan, red