MUDANEWS.COM, Langkat – Untuk melakukan mediasi dan sosialisasi terkait tuntutan warga tentang transparansi penggunaan anggaran dana desa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Langkat turun ke Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (1/7/2020).
Kegiatan yang dihadiri Kasat Reskrim Polres Langkat, Kadinsos Langkat, perwakilan dari Inspektorat serta perwakilan Dinas PMD dan Camat Brandan Barat tersebut dibuka oleh Kapolsek Brandan AKP PS Simbolon, dengan kata sambutan yang mengarahkan agar warga dapat selalu menjaga kondusifitas dalam menyampaikan segala aspirasi yang ingin dikemukakan.
Pada kesempatan itu, seorang warga Perlis Erwinsyah (51) diberi kesempatan untuk mengajukan kepada para narasumber yang hadir. Dengan penuh haru, Erwin menyampaikan beberapa dugaan penyelewengan penggunaan dana desa yang dilakukan Kades Perlis Junaidi Salim.
“Kami sudah muak dibodohi, kades gak pernah transparan dalam menggunakan dana desa. Kami juga harus tau kemana dana desa dibelanjakan. Kami juga minta agar Camat kami diganti, karena Camat tidak pernah peduli dengan nasib kami disini. Bertahun-tahun warga disini tidak pernah diperhatikan Camat,” ungkapnya seraya menangis haru.
Menyikapi pertanyaan Erwinsyah itu, Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Teuku Fathir Mustafa mengarahkan warga, agar jangan segan-segan melaporkan jika ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dana desa kepada penegak hukum.
“Jika ada temuan dugaan korupsi, laporkan kepada kami. Kami siap terima laporan dari masyarakat, nanti akan kami tindaklanjuti. Kami berharap, agar Kades juga bisa transparan kepada masyarakat. Penggunaan dana desa harus jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Kasat Reskrim Polres Langkat.
Tak ketinggalan, warga Dusun VII Basir (34) juga menyampaikan keluh kesahnya dihadapan narasumber. Basir menanyakan tentang Perbub yang selalu dijadikan Kades Perlis Junaidi Salim sebagai alasan untuk ‘merahasiakan’ penggunaan dana desa. Basir juga menanyakan tentang keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran dana desa.
Dengan lugas, perwakilan dari Inspektorat menyatakan bahwa, tidak ada Perbup yang menyatakan bahwa informasi tentang penggunaan anggaran dana desa adalah rahasia. “Gak ada Perbupnya itu. Jika warga ingin mengetahui realisasinya, silahkan ajukan ke BPD, nanti Kades yang akan memberikannya kepada BPD. Masyarakat berhak tau tentang penggunaan anggaran dana desa,” tegas sumber.
Warga lain juga mempertanyakan tentang rencana penerima BLT DD yang dikurangi kuotanya. Warga juga meminta agar kuota penerima BLT DD bisa ditambahkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa.
Menjawab pertanyaan warga tersebut, narasumber dari PMD Langkat mengatakan, kalau dana desa masih bersisa, maka BLT DD boleh ditambahkan dan dimaksimalkan peruntukannya. “Saya minta kepada kades, agar BLT DD tahap 2 dan 3 agar bisa segera dicairkan. Paling lama Senin (6/7) nanti harus direalisasikan,” tegas narasumber.
Akhirnya, Kapolsek Brandan AKP PS Simbolon menutup pertemuan tersebut setelah warga mendapatkan jawaban dari narasumber dalam dialog yang digelar hingga sore hari tersebut. Warga pun membubarkan diri dengan tertib dan kondusif. Berita Langkat, Mad/Yu
